Hak-hak atas tanah

Pegertian hak-hak atas tanah tidak dituangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA), namun terdapat beberapa pasal yang mengatur hak-hak atas tanah yaitu:

  • Pasal 4 ayat (1) dan (2)
    Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak-hak yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum, yang berasal dari hak menguasai negara atas tanah, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
  • Pasal 16 ayat (1) Macam-macam hak atas tanah meliputi:
    a. Hak atas tanah yang bersifat tetap:
  1. Hak milik
  2. Hak guna usaha
  3. Hak guna bangunan
  4. Hak guna pakai
  5. Hak sewa
  6. Hak membuka tanah
  7. Hak memungut hasil hutan
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.
    b. Hak-hak yang sifatnya sementara (diatur dalam Pasal 53)
  • Pasal 53
    Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h adalah:
  1. Hak gadai
  2. Hak usaha bagi hasil
  3. Hak menumpang dan sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatnyayang bertentangan dengan UU ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.

Hubungan antara hak atas tanah dengan hak penguasaan atas tanah menurut pembagian Boedi Harsono hak penguasaan atas tanah merupakan hak-hak yang melekat atau dipunyai subjek terhadap tanah. Subjeknya dapat Negara, badan hukum atau orang perorangan.

Hak penguasaan atas tanah meliputi:
a. Hak bangsa Indonesia (diatur dalam Pasal 1)
b. Hak menguasai dari negara (duatur dalam Pasal 2)
c. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3)
d. Hak-hak individual:

  1. Hak-hak atas tanah (Pasal 4);
    a. Primer: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang diberikan negara dan hak pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 16)
    b. Sekunder: hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan lainnya (Pasal 37, 41 dan 53)
  2. Wakaf (Pasal 49)
  3. Hak jaminan atas tanah; hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51 dan UU No. 4 Tahun 1996)

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!