Manajemen Pertanahan

Masalah paling mendasar yang dihadapi di bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu terbatas sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah:

  1. Pertumbuhan penduduk
  2. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup
  3. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya
  4. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan
  5. Meningkatnya pembangunan

Manajemen pertanahan adalah upaya pemerintah di bidang pertanahan dalam menentukan dan mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya baik manusia maupun material melalui koordinasi dengan menjalankan fungsi-fungsi planning, executing, organizing, persuading, leading dan evaluating.

Secara umum kegiatan-kegiatan manajemen pertanahan yang dilaksanakan secara operasional dalam praktik sehari-hari meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Merencanakan penyediaan dan penggunaan tanah
    Untuk menyusun rencana penyediaan dan penggunaan tanah, Kantor Pertanahan setempat menggunakan data pokok pertanahan sebagai sumber informasi utama. Agar informasi tetap actual, maka harus dilakukan pemutakhiran data secara terus menerus. Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pokok adalah peta yang menguraikan data dari berbagai segi antara lain peta himpunan tanah, kependudukan, perumahan, status tanah, kegiatan pendidikan, kesehatan, sumber air bersih, bahkan data kemacetan lalu lintas.
  2. Pertimbangan aspek tata guna tanah
    Aspek tata guna tanah merupakan hasil kajian dari segi tata guna tanah terhadap suatu lokasi tertentu dalam kaitan dengan rencana kegiatan suatu pembangunan atau dalam rangka pemberian hak atas tanah.
    Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan peruntukkan, penggunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.
  3. Pengadaan dan penataan penguasaan tanah
    Perencanaan penggunaan tanah mempunyai arti penting karena merupakan suatu kesatuan dengan penentuan ha katas tanah. Hak atas tanah pada hakikatnya adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan tanah tersebut dalam batas-batas menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 4 UUPA)
  4. Pengorganisasian
    Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  5. Koordinasi penanganan masalah pertanahan
    Koordinasi dalam pemerintahan pada hakikatnya merupakan updaya memdaukan, menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling terkait beserta segenap gerak langkah dan waktunya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bersama.
  6. Peningkatan pelayanan pertanahan
    Kondisi ideal bagi suatu pelayanan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 06 Tahun 1995
  7. Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah
    Dalam melaksanakan fungsi perencanaan penggunaan tanah, Kantor Pertanahan berperan aktif untuk memutakhirkan data pokok yang bisa menjadi sumber informasi yang lengkap dan actual sebagai bahan pengendalian penggunaan tanah.

Lembaga pendaftaran tanah baru pertama kali dikenal dalam sejarah administrasi pertanahan Indonesia sejak diterbitkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”.
Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yaitu:
a. pengukuran dan pemetaan tanah serta penyelenggaraan tata usahanya;
b. pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.


esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!