Permasalahan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan

Permasalahan lingkungan utama di DKI Jakarta serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km2, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km2, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km2, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km2, dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km2, serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km2. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa[1].

Dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, DKI Jakarta memiliki permasalahan lingkungan hidup yang lebih kompleks dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Dari beberapa sumber yang telah dipelajari dan pengamatan di lapangan, maka berikut ini merupakan beberapa permasalahan lingkungan hidup di DKI Jakarta yang menonjol, antara lain:

1. Pencemaran udara, kemacetan lalu lintas, sarana transportasi

Tingkat polusi udara di DKI Jakarta adalah yang tertinggi di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan air quality index (AQI) pada 2018, rata-rata tahunan konsenstrasi PM 2,5 adalah 42,42 mikrogram per meter kubik. Sementara, pada 1 Januari-4 Juni 2019, rata-rata konsentrasi PM 2,5 sudah 57,66 mikrogram per meter kubik[2].

Sumber utama pencemaran udara adalah dari gas buang kendaraan bermotor, hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan juga karena kualitas kendaraan yang digunakan kemungkinan sudah tidak layak dan masyarakat cenderung enggan melakukan uji emisi.

DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang juga merupakan pusat bisnis dan pusat pemerintahan dengan jumlah penduduk yang cukup padat dan dikelilingi kawasan pemukiman Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang semakin berkembang, membutuhkan transportasi yang memadai untuk menunjang aktivitas perekonomian. Jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2017 mencapai 10,18 juta orang dan kepadatan penduduk 15.367 orang per km2. Dari hasil survei komuter Jabodetabek tahun 2014, jumlah komuter Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang, terdiri dari 2.429.751 orang yang melakukan kegiatan bekerja dan sekolah/kursus di DKI Jakarta, 1.067.762 orang yang beraktivitas di Bodetabek, dan 68.665 orang lainnya melakukan kegiatan di luar Jabodetabek. Sementara komuter Bodetabek yang melakukan kegiatan di DKI Jakarta sebanyak 1.382.296 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa transportasi yang masif merupakan kebutuhan yang mendesak, karena tumbuh kembangnya sektor transportasi yang baik akan memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan di sektor lain seperti perdagangan, perindustrian, keuangan, dan jasa-jasa.

Transportasi di DKI Jakarta, baik transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut memiliki peranan penting dalam menunjang aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya. Ketiga jenis transportasi tersebut saling mendukung satu sama lain dalam melayani kebutuhan penduduk DKI Jakarta dan penduduk non-DKI Jakarta yang akan melakukan berbagai aktivitas baik di ibukota ini maupun yang akan bepergian ke luar dari ibukota. Terlepas dari lengkapnya moda transportasi di Jakarta, berbagai permasalahan transportasi juga terjadi di DKI Jakarta. Salah satu diantaranya yaitu masalah kemacetan lalu lintas, keadaan sarana angkutan umum yang belum baik, dan masih kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam tertib berlalu lintas. Permasalahan lain yaitu penggunaan badan jalan sebagai tempat usaha ataupun tempat parkir. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang mengenai pentingnya jalan yang bebas gangguan, serta area parkir yang belum memadai. Selain itu sarana atau akses kendaraan untuk kaum

disabilitas masih sangat terbatas[3].

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah:

– dengan mengadakan uji emisi kendaraan, sepanjang tahun 2019 ada 30.709 kendaraan bermotor di Jakarta telah melakukan uji emisi. Uji emisi adalah pengukuran gas buang kendaraan bermotor untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan upaya mengendalikan pencemaran udara di Jakarta[4].

– memperbaiki dan memperbaharui sarana publik dan transportasi umum, termasuk mengadakan trotoar yang layak untuk pejalan kaki dan memfungsikan taman-taman sebagai area penghijauan. Misalnya, Tahun 2018 sebanyak 189,77 juta penumpang telah menggunakan Transjakarta[5].

2. Sampah dan Banjir

Saat ini, sampah telah menjadi permasalahan serius hampir di semua kota di Indonesia. Produksi sampah di Jakarta terus meningkat, dalam sehari penduduk Jakarta memproduksi hingga 7.500 ton, dan lazimnya mengalami peningkatan sekitar 15% pada momentum tertentu seperti lebaran, natal dan tahun baru. Volume sampah juga meningkat pada musim hujan, musim pernikahan, musim hajatan, musim order percetakan, musim belanja, musim buah rambutan, maka bisa bertambah ribuan ton lagi.

Sampah tidak pernah habis, karena merupakan konsekuensi dari aktivitas manusia. Bahkan akan selalu bertambah seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Saat ini sebagian sampah dari kota Jakarta di kirim ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Bantar Gebang, sementara daya tampungnya menyisakan 10 juta ton, dari total kapasitas 49 juta ton. Diperkirakan tempat pembuangan sampah Jakarta itu akan penuh pada tahun 2021[6].

Dari karakteristiknya sampah di Jakarta dan di kota-kota lainnya di Indonesia, rata-rata 60 – 70% adalah sampah organik, yang didominasi oleh sampah sisa makanan dan daun-daunan. Sedangkan 40% merupakan sampah non organik berupa sampah plastik dan sejenisnya.Tidak semua sampah kota Jakarta dapat terangkut ke TPA, karena itu sebagian lagi dibuang di sembarang tempat, seperti masuk ke dalam sungai, dan tak sedikit pula yang terbawa aliran sungai sehingga mengotori laut.

Beberapa cara pengelolaan sampah dengan pendekatan high investment and high technology yang pernah diuji coba belum berhasil. Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan sampah dengan berbasis masyarakat. Namun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup belakangan semakin gencar mengkampanyekan pengolahan sampah berbasis lingkungan dan masyarakat, antara lain melalui kegiatan daur ulang, pemilahan sampah berdasarkan karakteristiknya sehingga kembali berguna.

Biaya pengolahan sampah memang mahal. Namun tetap menjadi prioritas mengingat dampak yang ditimbulkannya jauh lebih mahal. Tapi masalah ini sebenarnya dapat diatasi dengan cara yang lebih mudah dan murah yakni dengan pengelolaan tradisional yang terorganisir rapi dalam bentuk bank sampah dan pengembangan kerajinan serta industri berbahan baku sampah, yang telah mulai banyak ditekuni oleh beberapa pelaku bisnis sampah.

Penanggulangan sampah di perairan laut dan pantai hingga saat ini belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sampah di sepanjang Pantura Jakarta. Kendalanya adalamfasilitas kebersihan yang minim, dan kesadaran masyarakat Jakarta akan kebersihan yang sangat rendah. Tumpukan sampah itu tidak hanya berasal dari daratan, tetapi juga laut. Fasilitas kebersihan yang dimiliki Sudin Kebersihan Jakarta Utara hanya lima kapal pengambil sampah. Satu berukuran besar dan empat lainnya kecil namun, kapal yang kerap rusak. Dengan lima kapal itu, kapasitas pengangkutan sampah hanya sebanyak 45-50 kubik sampah dari pantai. tu hanya sampah dari Muara Baru dan hutan mangrove di Kapuk, sedangkan sampah di wilayah yang lain belum bisa tertangani.

Banjir merupakan masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hal ini terjadi selain secara geografis posisi DKI Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan sebagai Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 13 buah diantaranya sungai Ciliwung, Pesanggrahan, Cipinang, Moorkevart, Krukut, serta adanya curah hujan yang rata-rata2.000 mm dengan maksimum curah hujan tertinggi pada bulan Januari-Maret dan adanya penurunan tanah akibat pembangunan dan penyedotan air tanah yang terus terjadi juga kepadatan penduduk yang rata-rata mencapai 15.211,90 Jiwa/Km2 akibat adanya urbanisasi dan bertambahnya penduduk akibat angka kelahiran, serta banyaknya jumlah rumah tangga miskin yang mencapai 286.075 KK dari seluruh Rumah Tangga di DKI Jakarta yang mencapai 2.659.205 KK, dimana dari jumlah tersebut yang masuk kategori kumuh sebanyak 947.298 KK dan yang menempati bantaran sungai sebanyak 102.395 KK dan jumlah wilayah yang terdampak pada tahun 2015 di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 89 kecamatan dan 217 kelurahan dengan nilai kerugian Rp. 5.042.927.115.276 dan kurangnya lahan terbuka hijau, serta kondisi drainase yang buruk tersebar di lima wilayah kota DKI Jakarta menjadi salah satu sebab terjadinya bencana banjir yang terus menggenangi kota di Jakarta.

Banjir yang terjadi di Jakarta selain karena faktor alam juga merupakan dampak kerusakan lingkungan yang parah di kawasan Jakarta Depok, Bogor, Bekasi dan Tanggerang. Yang dimaksud dengan faktor alamiah adalah adanya muara dari 13 sungai di DKI Jakarta, kondisi topografi DKI Jakarta yang hampir 40% berada di bawah permukaan air laut, dan naiknya muka air laut sebagai dampak pemanasan global (global warming). Sedangkan faktor manusia antara lain adalah, kebiasaan sebagian warga masyarakat membuang sampah di sungai dan badan air lainnya, pemanfaatan bantaran sungai untuk pemukiman, konservasi lahan di hulu daerah aliran sungai (DAS), berkurangnya daerah terbuka hijau sebagai daerah resapan air, hilangnya sejumlah situ sebagai tempat parkir air dan lain sebagainya.

Terjadinya perubahan musim yang ekstrim antara lain ditandai dengan meningkatnya curah hujan di musim penghujan juga berpotensi menimbulkan banjir. Sementara naiknya permukaan air laut, hilangnya hutan mangrove di pesisir pantai menyebabkan terjadinya Rob (banjir pasang air laut) yang kini telah terjadi di beberapa kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta.

Secara umum banjir disebabkan oleh rusaknya bendungan dan saluran air rusak, sepertiterjadi pada bencana di situ gintung,penebangan hutan secara liar dan tidak terkendali, kiriman atau bencana banjir bandang, keadaan tanah tertutup semen, paving atau aspal, hingga tidak menyerap air, pembangunan tempat permukiman dimana tanah kosong diubah menjadi jalan gedung, tempat parkir, hingga daya serap air hujan tidak ada.

Saat ini, banjir telah menjadi bencana yang rutin terjadi setiap tahun baik di DKI Jakarta maupun di daerah-daerah lain di Indoenesia. Dan paling sering memakan korban yang tidak sedikit, baik jiwa, harta maupun sarana dan prasarana bagi kehidupan masyarakat. Puluhan ribu hektar sawah dan taanaman lain gagal panen, jalan dan jembatan rusak, serta ribuan rumah yang rusak dan hancur.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengatasi banjir oleh Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2015 anggaran yang telah disiapkan untuk melakukan normalisasi waduk dan kali sebagai program penanggulangan banjir, telah dianggarkan sebesar Rp 3 triliun, selin hal tersebut diatas pemerintah DKI Jakarta juga membangun rumah susun untuk relokasi warga bantara sungai dan waduk di semua wilayah DKI Jakarta, penambahan pompa pada waduk dan pintu air pengendali banjir dan penyediaan rumah susun sewa bagi warga yang kurang mampu, pembuatan sodetan untuk mengurangi beban volume sungai Ciliwung dan Cipinang dengan mengalirkan ke Banjir Kanal Timur, serta pengembalian fungsi waduk sebagai tempat penampungan air seperti waduk Pluit dan waduk Ria-rio dll, menerima Pekerja Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang ditempatkan dimasing-masing kelurahan sesuai dengan kebutuhan antara 45-75 orang disetiap kelurahan untuk membantu penanganan kebersihan sungai dan jalan pada 267 Kelurahan di wilayah DKI Jakarta selain itu dibantu dengan Pasukan Biru yang tersebar di lima wilayah kota dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebanyak 304 pekerja dengan rincian yang bertanggung jawab menangani aliran Timur sebanyak 50 pekerja, aliran Tengah sebanyak 10 pekerja, aliran Barat sebanyak 52 pekerja, dan diperbantukan di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 33 pekerja, diperbantukan di wilayah Jakarta Barat sebanyak 52 pekerja, diperbantukan di wilayah Jakarta Selatan sebanyak 96 pekerja dan diperbantukan di wilayah Jakarta Timur sebanyak 11 pekerja untuk melakukan normalisasi saluran di sepanjang jalan arteri dan sepadan sungai yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal para pendatang untuk mengadu nasib di kota Jakarta serta melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta di setiap kelurahan dan Kecamatan[7].

3. Pengolahan Air Limbah

Indonesia memang sangat berlimpah air. Sayangnya, air yang dapat dikonsumsi masyarakat hanya sekitar 53 meter kubik per kapita per tahun. Menjaga ketersediaan air baku, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangatlah penting. Soalnya air baku inilah yang biasa dikonsumsi masyarakat setiap hari. Tanpa pasokan air yang cukup dan bersih, keberlangsungan kehidupan akan terancam. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan air baku.

Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU-Pera menargetkan suplai air baku yang bisa dikonsumsi masyarakat sebanyak 67,5 meter kubik per detik untuk seluruh Indonesia selama periode 2015-2019. Sejumlah kota dan provinsi sudah dalam bidikan. Di Jakarta akan menambah suplai air baku, termasuk Surabaya, Medan, dan daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai target suplai air baku itu, tengah merencanakan untuk membangun 1.862 tampungan air (embung) di seluruh Indonesia selama lima tahun. Embung-embung itu berkapasitas besar yang mampu menampung 200-500 meter kubik. Kementerian PU-Pera juga menyoroti pencemaran air, khususnya sungai, melalui pemberdayaan masyarakat bantaran dalam pengelolaan kualitas air sungai. Dalam hal ini, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak akan berhasil mencapai kinerja yang efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat, baik sebagai bagian dari sumber pencemar maupun pihak yang berhak atas kualitas air yang baik.

Salah satu penyebab air tercemar ialah air limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Namun, air limbah sejatinya dapat berharga secara ekonomis bila dikelola dengan tepat serta menjadi solusi yang efisien bagi kesehatan manusia dan ekosistemnya.

Kementerian PU-Pera berperan dalam kegiatan pembangunan dan rehabilitasi air baku, untuk kemudian disalurkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti air minum. Terdapat dua pendekatan dalam penanganan pengolahan air limbah. Pertama, pengelolaan air limbah berbasis masyarakat melalui program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas).

Dalam program Sanimas masyarakat berperan langsung dalam kegiatan pembangunan prasarana sanitasi dan pemerintah memfasilitasi serta memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan. Pembangunan Sanimas diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Beberapa kegiatan pembangunan Sanimas ialah pembangunan prasarana mandi cuci kakus (MCK), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kombinasi dengan MCK dan sambungan rumah. Pendekatan yang kedua dalam penanganan limbah melalui pola penugasan struktural kepada lembaga di tingkat daerah, baik skala regional maupun kota.


[1] Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

[2] https://megapolitan.kompas.com/read/2019/06/29/16470231/2019-polusi-udara-jakarta-dinilai-lebih-parah-dari-2018

[3] Statistik Transportasi DKI Jakarta 2018, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

[4] https://jakarta.go.id/infografis?page=1

[5] https://jakarta.go.id/infografis?page=2

[6] https://katadata.co.id/infografik/2019/06/20/jakarta-darurat-sampah#

[7] https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/Docs/Lap_SLHD/Lap_1C.htm


esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!