Akibat Hukum dan Kedudukan Anak Angkat

Adopsi secara legal mempunyai akibat hukum yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak putusan ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan sejak saat itu segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang akan menjadi wali nikah hanyalah orang tua kandung atau saudara sedarah. Baik Hukum Adat, Hukum Islam maupun Hukum Nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Sampai dengan saat ini, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pengangkatan anak belum ada, begitu pula belum ada pengaturan yang pasti mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan ayat (3) menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan-ketentuan pengangkatan anak menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 maupun Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 maupun penyempurnaannya yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tidak disebutkan mengenai akibat hukum dari pengangkatan anak. Namun pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak juncto pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dilakukannya pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Sedangkan pengangkatan anak menurut Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menimbulkan akibat hukum bahwa anak yang diangkat oleh suami istri sebagai anak mereka, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut. Dalam Staatblaad Nomor 129 Tahun 1917, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya akibat dari pengangkatan anak tersebut maka terputuslah hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkanya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung.

Hubungan perdata antara orang tua dengan sanak keluarganya di satu pihak dengan anak tersebut di lain pihak menjadi putus, dengan pengecualian yang disebutkan dalam pasal 14 bila anak yang diadopsi itu mempunyai nama keluarga lain, karena hukum akan memperbolehkan nama keluarga dari ayah yang mengadopsi. Jika seorang suami mengadopsi anak setelah perkawinan bubar, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan pria tersebut yang telah bubar karena kematian istrinya. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa adopsi oleh seorang suami setelah perkawinan bubar hanya mempunyai akibat hukum terhadap dia sendiri dan sanak keluarganya akan tetapi tidak terhadap bekas istri atau sanak keluarganya.
Lain halnya jika seorang janda mengadopsi anak setelah suaminya meninggal dunia, maka anak yang diadopsi hanya dapat dianggap sebagai ahli waris suami dari ibu angkatnya jika suami tidak memberikan ketentuan-ketentuan atau harta peninggalannya di dalam wasiatnya, maka hal ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam wasiat suami yang telah meninggal dunia tidak dapat diganggu gugat oleh anak angkat. Dengan demikian maka anak angkat tidak mempunyai legitime portie atas warisan suami dari ibu angkatnya. Selain itu, pasal 13 ayat (1) memerintahkan apabila seorang suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang berwenang untuk mengadopsi, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan mendesak untuk menyelamatkan dan mengurus harta peninggalannya yang akan jatuh pada anak yang diadopsi. Sedangkan hak-hak pihak ketiga yang dapat dipengaruhi oleh adopsi ini tetap ditangguhkan sampai dengan dilakukannya adopsi. Tenggang waktu penangguhan itu selambat-lambatnya selama yang dimaksud oleh pasal 12 ayat (3) yaitu 1 (satu) bulan. Adopsi yang telah dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah meninggalnya suami atau janda dalam tenggang waktu itu telah meminta izin dari hakim seperti yang dimaksud dalam pasal 9, lalu dalam waktu 1 (satu) bulan setelah izin atau kuasa itu diperoleh, ia baru menggunakan haknya. Apabila seorang janda yang melakukan adopsi, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari janda tersebut dengan suaminya yang telah meninggal. Dari pengertian tersebut anak angkat akan mendapatkan bagian warisan almarhum ayah angkatnya sejauh tidak ditentukan lain dalam surat wasiat almarhum semasa hidupnya dan sejauh adopsi tersebut dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai saat meninggalnya almarhum. Kemudian pasal 14 Staatsblad 1917 No. 129 menjelaskan bahwa, adopsi berakibat putusnya hubungan hukum antara anak yang diadopsi dengan orang tuanya sendiri, kecuali mengenai larangan kawin yang berdasar atas 
suatu tali kekeluargaan, mengenai peraturan hukum pidana yang 
berdasar pada tali kekeluargaan, mengenai ganti rugi biaya-biaya perkara dan 
sandera, mengenai pembuktian dengan seorang saksi dan mengenai bertindak sebagai saksi.

Bagi orang Indonesia asli ketentuan yang mengatur hubungan diantara orang tua dan anak sebagian besar terdapat dalam Hukum Perdata yang tidak tertulis yang dikenal dengan Hukum Adat atau kebiasaan di suatu tempat yang kemudian dipatuhi oleh masyarakatnya sebagai suatu aturan yang harus dipenuhi. Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat.

Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh B. Bastian Tafal bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara-upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat tersebut[1].

Sedangkan pengangkatan anak menurut Hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan tapi semata-mata hanya didasarkan pada tujuan untuk membantu anak-anak terlantar dan hal itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hal ini disebabkan karena dalam Hukum Islam ada larangan pengangkatan anak dalam pengertian adopsi yaitu pemberian status kepada anak sama dengan status anak kandung. Pengangkatan anak menurut Agama Islam tidak membawa akibat hukum dalam hak hubungan darah, perwalian dan pewarisan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tetap memakai nama orang tua kandungnya dan tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Dalam Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak termasuk ahli waris. Itu sebabnya, konsep adopsi dalam Islam lebih dekat kepada pengertian pengasuhan. Pada prinsipnya dalam hukum Islam, hal pokok dalam kewarisan adalah adanya hubungan darah. Oleh karena itu anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun karena hubungan keduanya sudah akrab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, maka Islam tidak menutup sama sekali anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat dapat mewaris dengan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI bahwa seorang anak angkat berhak paling banyak 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.

Dalam hal perwalian yang sangat erat hubungannya perihal perkawinan, dalam Islam telah diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lainnya. Larangan kawin dalam ayat ini hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibunya telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada di luar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dirinya dengan keluarga orang tua angkatnya boleh saling mengawini dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali kalau diwakilkan kepadanya oleh orang tua kandungnya.


[1] B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari. Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 85

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!