Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pada saat pemerintahan Hindia Belanda aturan tersendiri tentang adopsi yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dalam Staatsblad tersebut, khusus pasal 5 sampai pasal 15 yang mengatur masalah pengangkatan anak bagi golongan masyarakat Tionghoa. Sejak saat itulah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur pengangkatan anak bagi kalangan masyarakat Tionghoa, dan tidak berlaku bagi masyarakat Indonesia asli, maka bagi masyarakat Indonesia asli berlaku hukum adat yang termasuk didalamnya adalah ketentuan Hukum Islam.

Saat ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia, ketentuannya hanya ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, perihal pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak.

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui Dinas Sosial dan diatur dalam Ketentuan Umum angka 6 Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial yang menyatakan bahwa Organisasi sosial/ lembaga pelayanan sosial adalah lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum yang menangani pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Dinas Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial sebagai penyelenggara pengangkatan anak[1].

Berkas tersebut diantaranya merupakan surat bawah tangan yang dapat dinotariilkan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.


[1] Indonesia, Keputusan Menteri Sosial tentang Organisasi Sosial. Nomor 40/HUK/ KEP/IX/1980, Ketentuan Umum angka 6

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!