Kategori Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dapat dikelompokan berdasarkan beberapa kategori yaitu diantaranya berdasarkan kewarganegaraan calon orang tua angkat, status perkawinan calon orang tua angkat, keberadaan calon anak angkat dan akibat hukum pengangkatan anak.

Dilihat dari kewarganegaraan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) atau disebut domestic adoption yakni pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI dan pengangkatan anak internasional (intercountry adoption) yakni pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat Warga Negara Asing  (WNA) atau sebaliknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI[1].

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus belum kawin (single parent adoption), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (posthurrus adoption)[2].

Dilihat dari keberadaan anak yang akan diangkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (private adoption), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam organisasi sosial (non private adoption) dan anak angkat yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang oleh orangtuanya[3].

Sedangkan dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak biasanya dalam kepustakaan hukum membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoption plena) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena)[4].

Berdasarkan uraian tersebut jika dilihat dari akibat hukumnya, maka pengertian pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad (Lembaran Negara) Nomor 129 Tahun 1917 dapat dimasukan ke dalam kategori pengangkatan anak berakibat hukum sempuma (adoption plena). Sedangkan akibat hukum pengangkatan anak menurut hukum adat bersifat variatif, sehingga ada yang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (adoption plena) dan ada pula vang termasuk pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena). Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ke dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (adoption minus plena).


[1] Musthofa Sy, Pengangkatan Anak Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 44

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi- Sendi Hukum Perdata International. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 44-45

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!