Kedudukan Hukum Pajak dengan Hukum lainnya

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, Hukum Pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

  1. Hukum Perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu     dengan individu lainnya.
  2. Hukum Publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum publik ini terdiri dari: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi), Hukum Pajak dan Hukum Pidana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan hukum pajak merupakan lex specialis di bidang pungutan pajak terhadap undang-undang lainnya.

a. Hubungan Hk Pajak dengan Hk Administrasi;

– Hk Pajak menyangkut Hk Administrasi karena dalam APBN terdapat pendapatan (pemasukan) negara, antara lain berupa pajak, dimana secara administrasi dan organisasi diatur pemungutannya kepada rakyat

– Adanya unsur Hk Administrasi dalam Hk Pajak:

1. Pajak ditarik oleh pemerintah dengan administrasi yang baik

2. Apabila petugas kantor pajak melakukan penyelewengan, maka diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Administrasi Negara

3. Dalam memakai meterai pada surat, perjanjian, akta, surat berharga, surat kuasa ternyata nominalnya kurang dari yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan denda administrasi sebanyak 100 kali meterai yang sebenarnya, baik itu disengaja maupun tidak.

4. Pelaku usaha wajib memotong pajak upah pegawainya dan diserahkan kepada negara, apabila lalai maka akan kena hukuman administrasi seperti dicabut ijin usahanya.

b. Hubungan Hk Pajak dengan Hk Perdata

– Dalam Hk pajak yang memiliki kewajiban pajak adalah orang dewasa, usia dewasa ini diatur dalam pasal 330 KUHPerdata

– Menurut Buku III KUHPerdata dalam hal hutang piutang yang menimbulkan hukum perdata

c. Hubungan Hk Pajak dengan Hk Pidana

Hk Pajak menyangkut pidana apabila wajib pajak tidak membayar pajak atau berbohong maka akan dikenakan pidana sesuai ketentuan pidana yang diatur dalam hukum pajak (pasal 103 KUHP – ketentuan pidana berlaku juga untuk tindak pidana dalam UU lainnya, seperti hukum pajak).

d. Hubungan Hk Pajak dengan Hk Tata Negara

Hk Pajak menyangkut HTN karena memungut pajak itu melalui pelaksanaan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai keseluruhan negara. Pajak merupakan sumber utama pemasukan negara.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!