Pelaksanaan Pengangkatan Anak di DKI Jakarta dan Upaya Perlindungan Hukum Anak Angkat

Terdapat 2 (dua) cara pengangkatan anak yakni pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak (PSAAB Tunas Bangsa dan Yayasan Sayap Ibu) maupun pengangkatan anak secara langsung (private adoption). Proses pengangkatan anak pada dasarnya berada dalam naungan Dinas Sosial yang akan memeriksa seluruh berkas dan kelengkapan dokumen persyaratan untuk pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi pengangkatan anak yang dijadikan dasar keputusan Hakim mengeluarkan Penetapan Pengadilan.

Satu hal yang perlu diingat para calon orangtua bahwa mengangkat anak bukanlah cara untuk memuaskan keinginan orangtua. Kecenderungan yang dilihat Lembaga Pengasuhan Anak yang merawat anak-anak terlantar, banyak pasangan suami istri yang berkeinginan untuk mengangkat anak memiliki kriteria tertentu misalnya harus berkulit putih, berambut lurus, dan dalam kondisi benar-benar sehat. Bila ini yang dilakukan, artinya adopsi diperuntukkan untuk kepentingan orangtua, bukan menolong anak yang terlantar. Hal ini tidak sesuai dengan motivasi pengangkatan anak yang seharusnya. Terlepas dari persoalan niat dan tujuannya, para orangtua juga harus siap dengan segala risiko adopsi dan persiapan mental dan fisik. Kesiapan fisik juga termasuk kesiapan finansial orangtua untuk memenuhi segala kebutuhan anak, terutama makanan yang bergizi, susu, dan akses kesehatan. Dari aspek kognitif, persiapan orangtua dapat dimulai dengan mempertimbangkan secara matang keputusannya untuk mengadopsi anak. Dari segi emosi, orangtua yang mengadopsi anak juga harus mampu mengantisipasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dengan hadirnya anak adopsi. Di sini dibutuhkan keikhlasan dari para orangtua, artinya mereka harus mampu menahan ego untuk mendapatkan anak yang sempurna. Adopsi berhubungan dengan ibadah, maka menjalankannya pun harus ridho dan ikhlas. Keikhlasan dan kesabaran pun masih diperlukan dalam menjalani proses pengangkatan anak itu sendiri sebelum pada akhirnya disahkan oleh Pengadilan.

Pada praktiknya di masyarakat, pengangkatan anak melalui proses pengadilan adalah sesuatu hal yang sulit, memakan waktu dan biaya. Sebagai perbandingan, pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak memang harus melewati tahapan dan birokrasi yang tidak mudah, namun status dan kepastian hukumnya dapat dikatakan lebih terjamin, oleh karena melalui prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan didukung oleh Lembaga Pengasuhan Anak yang memang ditunjuk oleh Dinas Sosial sebagai perwakilan pemerintah dalam proses pengangkatan anak sehingga meminimalisir kemungkinan adanya konflik kedepannya. Sedangkan untuk pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung memiliki kecenderungan lebih mudah dalam proses dan lebih singkat waktunya walaupun persyaratan material dan administratifnya sama dan tetap mengacu ke peraturan perundangan.

Kesulitan dan kurangnya pemahaman terhadap proses pengangkatan anak mengakibatkan banyak orang yang menempuh jalan pintas, yakni dengan mengangkat anak secara langsung sekaligus membuat kutipan akta kelahiran anak atas nama orang tua angkatnya, bukan nama orang tua kandungnya berdasarkan surat kenal lahir yang direkayasa. Apabila menelaah konsep pengangkatan anak yang ilegal, acuannya adalah pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perlindungan terhadap anak di Indonesia pada umumnya termasuk anak angkat pada khususnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera. Pada dasarnya anak angkat maupun anak kandung merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya. Secara khusus, hak – hak anak angkat tersebut antara lain hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua, berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal oleh karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting. Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20 sampai dengan pasal 26, menyangkut berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Namun dalam Undang-Undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat, tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat. Hal ini sangat disayangkan mengingat proses pencatatan merupakan hal yang mendukung legalitas kedudukan dari anak angkat tersebut.

Ketentuan mengenai pencatatan baru ada di tahun 2006 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dituangkan dalam ketentuan teknis pelaksanaannya lewat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Hal ini setidaknya telah dapat menjawab kebutuhan dan hak anak angkat serta dijadikan sebagai payung hukum.

Adapun sebelum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013), maka kebijakan mengenai pencatatan pengangkatan anak pada akta kelahiran, digolongkan berdasarkan Staatsblad peninggalan Belanda yaitu:

  1. Staatsblad 1849 Nomor 136 untuk pencatatan sipil golongan Eropa
  2. Staatsblad 1917 Nomor 129 untuk pencatatan sipil golongan Tionghoa
  3. Staatsblad 1920 Nomor 751 untuk pencatatan sipil golongan pribumi non Kristen
  4. Staatsblad 1933 Nomor 74 untuk pencatatan sipil golongan pribumi Kristen

Persoalannya, penggunaan keempat Staatsblad ini sudah tidak kontekstual lagi dalam upaya menjawab persoalan pencatatan pengangkatan anak di tanah air, karena pembagian pencatatan pengangkatan anak berdasarkan golongan, agama, dan ras justru cenderung bersifat diskriminasi.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya trafficking atau perdagangan anak maka kerja keras pemerintah tak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang – undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan, pemerintah akan merealisasikan semua kebijakan itu melalui Rencana Strategis 2011 tentang Pencatatan Kelahiran Semua Anak Indonesia. Rencana strategis ini merupakan implementasi kebijakan nasional mengenai pencatatan kelahiran secara umum yang juga mencakup program – program penanganan pencatatan pengangkatan anak. Serta memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat, yang terlepas dari jeratan birokrasi yang berbelit-belit tetapi sebaliknya memberikan pelayanan yang prima, dari segi kualitas dan kuantitasnya.

Bersamaan dengan itu pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian dalam memikirkan masa depan anak angkat dan upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan sebagai berikut:

  1. Penyuluhan, bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak
  2. Konsultasi, yang bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak
  3. Konseling, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak
  4. Pendampingan, tujuannya untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak
  5. Pelatihan, tujuannya agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan)
  6. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengurangi kasus-kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!