Pencatatan Akta Kelahiran Anak Angkat (Catatan Pinggir)

Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 adalah hak anak untuk mendapatkan nama, identitas, dan kewarganegaraan melalui pencatatan kelahiran. Sama halnya dengan pencatatan kelahiran, maka pencatatan pengangkatan anak dalam perspektif hukum, merupakan perlindungan untuk anak. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. Selain itu Negara dan pemerintah juga berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pengangkatan anak merupakan salah satu dari peristiwa penting untuk dicatat dalam register pencatatan sipil. Yang dimaksudkan dengan Peristiwa Penting menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pasal 1 ayat 7 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Instansi Pelaksana adalah perangkat kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Pengertian Pencatatan Sipil menurut pasal 1 angka 15 adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Khusus menyangkut pencatatan pengangkatan anak, harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sebagai dasar untuk dibuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian anak angkat tidak memiliki dua kutipan akta kelahiran, tetapi hanya satu dengan tambahan catatan pinggir yang merupakan catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau pada bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/ bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatat Sipil. Intinya pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan terhadap hak anak angkat melalui pencatatan pengangkatan anak.

Orang tua angkat diharapkan mencatatkan pengangkatan anak, yang sudah mendapatkan penetapan pengadilan, berupa pembuatan catatan pinggir di Kutipan Akta Kelahiran. Catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran merupakan bukti legal bagi status perdata anak angkat. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak melalui instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen akta pencatatan sipil.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan proses pengangkatan anak/ adopsi tanpa melalui proses yang benar, bahkan dengan memalsukan Akta Kelahiran anak tersebut dari pembuatan Akta Kelahiran dengan merubah status anak adalah terhadap hubungan orang tua dengan anak dan pihak ketiga. Adapun akibat hukum yang akan timbul dari pengangkatan anak tersebut antara lain dapat mengganggu hubungan keluarga berikut hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan Islam. Kemudian, dapat terjadi kesalahpahaman antara yang halal dan haram. Dengan masuknya anak angkat kedalam salah satu keluarga tertentu dan dijadikan sebagai anak kandung, maka ia menjadi mahram, dalam arti ia tidak boleh menikah dengan orang yang sebenarnya boleh dinikahi. Masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya juga dapat 
menimbulkan kecemburuan atau permusuhan antara satu keturunan dalam keluarga itu. Seharusnya anak angkat tidak memperoleh warisan tetapi menjadi ahli waris karena dalam akta kelahiran anak tersebut berstatus anak kandung, sehingga menutup bagian yang seharusnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. 


Berdasarkan uraian tersebut, peran serta dan kerjasama antara pemerintah dan LSM yang peduli terhadap permasalahan anak dalam turut memberikan pemahaman melalui berbagai forum peduli anak tentang pentingnya pemberian status hukum bagi anak angkat, juga upaya peningkatan kesadaran orang tua angkat dan masyarakat melalui konseling, sosialisasi dan penyuluhan serta berbagai kegiatan lainnya diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perlindungan hukum anak angkat berkaitan dengan pemberian status hukumnya.

Dalam pelaksanaannya, setiap adopsi yang dilakukan di Indonesia yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan, hendaknya membawa penetapan tersebut beserta dokumen-dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran anak, fotokopi KTP, KK, dan sebagainya yang diperlukan untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Dalam jangka waktu tertentu, Dukcapil akan mengembalikan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut dengan telah dibubuhi catatan pinggir yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa anak tersebut telah sah diangkat oleh pasangan suami istri/ orang tua angkatnya dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang. Jadi dalam hal ini, tidak ada perubahan sedikit pun terhadap isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak yang sebelumnya, hanya menambahkan catatan pinggir mengenai keterangan telah sah diadopsi. Hal ini sebenarnya cukup menimbulkan beberapa persoalan administratif seperti kurangnya privacy atau perlindungan data terhadap dokumen asli tersebut yang mana dokumen Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu dokumen yang banyak sekali diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya untuk sekolah, bekerja, kartu identitas dan sebagainya. Sehingga timbul kekhawatiran akan bocornya kerahasiaan yang dijaga oleh orang tua angkat terhadap anak angkat tersebut dengan harapan bahwa nantinya pada saat anak angkat tersebut telah cukup umur akan diberitahukan perihal adopsi dan asal usulnya oleh karena berhak mengetahui sejarah kehidupannya dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perbandingan terhadap proses pencatatan pada Kutipan Akta Kelahiran di Indonesia, Malaysia mengeluarkan sertifikat diluar dari Akta Kelahiran terhadap anak angkat menurut Act 253 yang disebut Certificate of Adoption. Sertifikat tersebut memiliki tanggal validitas yang sama dengan Akta Kelahiran dan bisa digunakan untuk keperluan pendaftaran sekolah, aplikasi kartu identitas seperti Kartu Identitas Penduduk, Passport dan sebagainya. Pengangkatan anak tanpa pencatatan tidak melanggar hukum di negara Malaysia, namun pencatatan tersebut bertujuan dalam rangka perlindungan hukum bagi anak angkat maupun orang tua angkat dan mereka akan secara sah diakui dalam hukum.

Di Singapura, apabila adopsi telah dilakukan, Registrar of the court akan mengirimkan pemberitahuan kepada Registrar-General of Births and Deaths yang berisi informasi nama lengkap anak sebelum diadopsi, nama lengkap anak setelah diadopsi, tanggal dan tempat kelahiran, nomor Akta Kelahiran atau nomor pendaftaran adopsi, jenis kelamin anak, nama asli orang tua kandung anak tersebut, nama, pekerjaan dan alamat orang tua angkat beserta data lengkap orang tua angkat. Setelah menerima form yang berisi informasi tersebut, Registrar-General akan memberi tanda “Adopted” pada data pencatatannya. Apabila diperlukan salinan daripada pencatatan kelahiran anak untuk keperluan apapun, Registrar-General akan menerbitkan salinan dengan tanpa ada kata “Adopted” yang tampil di data aslinya. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk mengambil salinan dari data aslinya kecuali disahkan oleh Registrar-General dan tercatat dalam data asli. Hal ini tercantum dalam Adoption of Children Act Chapter 4. Pengangkatan anak di Singapura pada dasarnya telah memiliki perundang-undangan sejak tahun 1939 yaitu Ordinance 18 of 1939. Saat ini, pengaturan pengangkatan anak berpedoman pada Adoption of Children Act berdasarkan bab IV Primarily Legislation.

Sekedar perbandingan dengan negara-negara Asia, di Amerika pada saat anak lahir maka diterbitkan Akta Kelahiran yang menunjukkan tanggal lahir, waktu lahir, nama orang tua dan sebagainya. Akta Kelahiran asli ini kemudian diberikan kepada orang tuanya. Pada saat terjadi adopsi, amended birth certificate diterbitkan yang menunjukkan informasi yang sama seperti aslinya tapi merubah nama orang tua kandung menjadi nama orang tua angkat dan sekaligus merubah nama anak tersebut dengan nama barunya (apabila dirubah dari nama aslinya). Amended birth certificate dan berkas lainnya inilah yang diberikan kepada orang tua angkat yang digunakan untuk segala aspek kehidupan anak yang bersangkutan, sedangkan Akta Kelahiran asli dari anak tersebut disimpan bersama-sama dengan berkas adopsi lainnya dan disegel oleh pengadilan. Jadi dalam hal ini, Akta Kelahiran asli sama sekali tidak akan tersentuh oleh anak angkat yang bersangkutan.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!