Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan daerah setempat dan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Secara umum di Indonesia pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum adat dapat dibedakan dalam dua macam adopsi[1], yakni: Adopsi umum, maksudnya mengangkat anak dengan cara terang dan tunai, terang saja, tunai saja maupun tidak terang dan tidak tunai. Adopsi khusus, antara lain mencakup mengangkat orang lain (luar) menjadi suatu klan, mengangkat anak tiri menjadi anak kandung, dan pengangkatan derajat anak.

Pengangkatan anak secara terang dan tunai dilakukan sebagai perbuatan hukum untuk menjadikan anak orang lain sebagai anak kandung. Anak angkat pada masyarakat ini dimasukan ke dalam ikatan rumah tangga dan secara sosial dimasukkan pula ke dalam ikatan kekerabatan orang tua angkatnya. Selain itu anak angkat menduduki posisi sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta benda yang bersifat materiil maupun untuk benda-benda imateriil (gelar-gelar adat dan kebangsaan). Secara terang berarti bahwa pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan sepengetahuan dan dihadapan kepala adat dengan melakukan upacara-upacara adat. Hal ini dilakukan dengan maksud agar khalayak ramai dapat mengetahui bahwa telah terjadi tindakan untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya sendiri dan memasukan anak angkat tersebut ke dalam ikatan hak dan kewajiban orang tua angkat dan kerabat angkatnya. Hal tersebut terdapat dalam pengangkatan anak di Bali yang mana pemutusan hubungan hukum antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya ditandai dengan adanya upacara pembakaran seutas benang (tali) hingga putus. Sedangkan di daerah Pasemah (Sumatera Selatan), pengangkatan anak dilakukan secara terang dihadapan orang sedusun[2].

Yang dimaksud dengan secara tunai adalah pengangkatan anak tersebut harus disertai dengan pemberian atau pembayaran adat, berupa benda-benda magis, uang atau pakaian. Pengangkatan anak dianggap telah selesai dengan adanya pemberian-pemberian tersebut. Pada saat itu juga anak angkat beralih bubungan hukumnya dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Pengangkatan anak selesai seketika itu juga dan tidak mungkin ditarik kembali (eenmalig)[3]. Prinsip terang ini juga terdapat di Bali melalui pembayaran adat berupa 1000 (seribu) kepeng. Sedangkan di Jawa Timur terdapat satu lembaga yang menyatakan pengangkatan anak itu suatu perbuatan kontan, yaitu dengan pembayaran mata uang sejumlah rong wang segobang (17 1⁄2 sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis untuk memutus ikatan anak dengan orang tua kandungnya[4].

Pengangkatan anak yang tidak bertujuan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung tidak harus dilakukan secara terang dan tunai. Di Jawa, pengangkatan anak pada umumnya tidak memutus pertalian kerabat antara anak angkat itu dengan orang tua kandungnya. Sifat pengangkatan anak pada masyarakat ini umumnya hanya untuk memasukan anak angkat itu ke dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkatnya saja. Anak angkat dalam hal ini tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Anak angkat yang diangkat pada umumnya adalah keponakannya sendiri, baik laki-laki atau perempuan. Dasar pengangkatan anak seperti ini adalah untuk[5]:

  1. Memperkuat pertalian orang tua anak yang diangkat;
  2. Terkadang oleh sebab belas kasihan, jadi pengangkatan anak untuk menolong anak angkat tersebut;
  3. Berhubungan dengan kepercayaan, jika mengangkat anak akan mendapat anak sendiri;
  4. Mendapat laki-laki di rumah yang dapat membantu pekerjaan orang tua angkat sehari-hari.

Pada bentuk pengangkatan anak pada masyarakat di atas, perbuatan hukum pengangkatan anak itu tidak dilakukan secara terang dan tunai. Bahwa hal tersebut tidak harus dilakukan di hadapan dan sepengetahuan kepala adat untuk keabsahannya. Selain itu tidak ada keharusan untuk melakukan pemberian-pemberian atau pembayaran adat kepada orang tua kandung dari anak angkat tersebut. Pengangkatan anak pada masyarakat ini tidak memutus hubungan hukum hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga ia tetap akan bertindak sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya. Sementara itu anak angkat juga berhak memperoleh bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya sebagai anggota rumah tangga dari orang tua angkatnya. Akibat dari tidak dilakukannya pengangkatan anak secara terang dan tunai maka pada mayarakat ini sering terjadi keragu-raguan apakah anak tersebut telah diangkat sebagai anak dari orang tua angkatnya sehingga mempunyai hak-hak tertentu terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya kelak, atau anak tesebut hanya sebagai anak yang dipelihara saja sehingga tidak mempunyai hak-hak tersebut. Meskipun demikian, bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat gawe, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga (gezinsverhouding) antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut[6].

Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, seringkali tanpa proses adopsi yang semestinya. Kemudian berkembang dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, melainkan juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun tentunya masih bersikap sangat selektif. Walaupun sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, namun lembaga pengangkatan anak memiliki karakteristik dan prosedur pengangkatan anak tidak sama untuk seluruh kepulauan Indonesia.

Ditinjau dari hukum adat, pengangkatan anak tidak selalu mengakibatkan terputusnya hubungan perdata dengan orang tua kandung. Meskipun pada umumnya dengan terjadinya pengangkatan anak, orang tua angkat akan menggantikan kedudukan orang tua kandung. Sehingga tanggung jawab orang tua kandung akan beralih kepada orang tua angkat. Pada dasarnya akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak itu tidak terlepas hubungannya dengan tata cara pengangkatan anak yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh B. Bastian Tafal bahwa pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan upacara-upacara khusus dan tanpa surat-surat, maka pengangkatan anak seperti ini tidak memutus pertalian keluarga antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Meskipun secara lahiriah hubungan anak itu terputus dengan orang tua kandungnya karena dimasukan ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya, tetapi secara batiniah hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya tetap ada. Kemudian dengan saudara angkat timbul hubungan seperti layaknya saudara kandung dan dengan keluarga atau kerabat dari orang tua angkatnya dianggap sebagai sanak keluarganya sendiri. Selanjutnya dalam upacara perkawinan bagi anak angkat perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sekandung dari anak angkat tersebut[7].

Dalam hal hubungan dengan orang tua kandungnya tidak terputus, maka hak dan kewajiban anak angkat masih bercabang dua yaitu terhadap orang tua angkat maupun terhadap orang tua kandung. Hal ini mempunyai konsekuensi lebih lanjut bahwa anak angkat yang tidak terputus hubungannya dengan orang tua kandung akan menerima warisan baik dari orang tua kandung maupun dari orang tua angkat. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada masyarakat parental, akan tetapi sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum pengangkatan anak di berbagai daerah di Indonesia, maka pandangan masyarakat dalam hubungannya dengan kedudukan anak angkatpun beraneka ragam pula. Kadang anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat berupa harta asal dan harta bersama, tetapi terkadang hanya harta bersama saja[8].


[1] Soekanto, Soerjono. 1980. Intisari Hukum Keluarga. Bandung: Alumni, 1980, hlm. 52

[2] Afdol. Pengangkatan Anak dan Aspek hukumnya Menurut Hukum Adat, Suara Uldilag Vol. 3 No. XI September 2007, MA RI, Jakarta: 2007, hlm. 63

[3] Bushar Muhammad. Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 33

[4] Imam Sudiyat. Hukum Adat dan Sketsa. Yogyakarta: Liberty, 1981, hlm. 103

[5] Soepomo. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hlm. 102

[6] Ibid.

[7] B. Bastian Tafal. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari. Jakarta: Rajawali Press, 1989, hlm. 85


[8] Isti Sulistyorini. Adopsi Menurut Staatsblad 1917 No. 129 Dan Kaitannya Dengan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat. PENA, Jurnal Ilmu pengetahuan Dan Teknologi: V (9), 1997, hlm. 27

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!