Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak, pengangkatan anak harus dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan pengadilan. Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak[1];

  1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan 
dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri
  2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. 
Dari ketentuan tersebut, pengertian nomor satu adalah yang lebih sesuai dengan pengangkatan anak yang dilandasi menurut Hukum Islam, karena, tujuan pengangkatan anak hanya untuk mendidik, merawat, memberikan kasih sayang dan menyekolahkan dengan harapan anak tersebut terangkat derajatnya baik secara moril maupun materiil.

Pengadilan agama telah menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia. Sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan disebut beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi anak angkat dalam KHI tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesaman substansi. Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi, yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan[2].  Menyantuni orang miskin, memelihara anak yatim piatu merupakan beberapa bidang ajaran utama dalam agama Islam, akan tetapi hukum kekeluargaan tidak dapat dikesampingkan. Mengangkat anak disesuaikan dengan tujuan-tujuan ajaran agama Islam diperkenankan, namun memberikan status hukum kepada anak angkat sama dengan anak kandung merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum Islam. Contohnya seorang laki-laki yang mengangkat anak perempuan, tetap tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkatnya demikian juga dalam bidang kewarisan.

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi barat dimana status anak berubah menjadi seperti anak kandung, tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam bidang kemasyarakatan atau Hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat dengan berdasarkan pada Al Qur’an dan Sunah Rasul. Hukum Islam adalah hukum yang dibuat untuk permasalahan hidup manusia dan oleh karenanya Hukum Islam sudah seharusnya mampu memberikan jalan keluar dan petunjuk terhadap kehidupan manusia baik dalam bentuk sebagai jawaban, terhadap suatu persoalan yang muncul maupun dalam bentuk aturan, yang dibuat untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Hukum Islam dituntut untuk dapat menjawab persoalan yang muncul sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, maka Hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar Hukum Islam mampu mewujudkan permasalahan dalam setiap aspek kehidupan manusia, di segala tempat dan waktu. Dalam teori Hukum Islam kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai hukum baru selama kebiasaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, termasuk pula dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hukum, nasab, dan mahram antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Perubahan yang terjadi dalam Pengadilan Agama menurut Hukum Islam adalah perpindahan tanggung jawab pemeliharaan pengawasan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, hanya merubah status anak angkat menjadi anak kandung.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, pembuat Undang-Undang Republik Indonesia memberi peluang pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam melalui Pengadilan Agama. Menguatnya keinginan masyarakat beragama Islam untuk mengangkat anak berdasarkan Hukum Islam, menyebabkan tidak terbendungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Masyarakat umumnya telah mengenal apa yang disebut lembaga adopsi yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung. Selama ini perkara permohonan pengangkatan anak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri, untuk itu maka masyarakat yang beragama Islam menuntut melalui Lembaga Legislatif agar diberi saluran hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam, yang sesuai dengan asas personalita keislaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, hanya mereka yang mengaku pemeluk agama Islam.

Penganut agama lain di luar Islam atau yang non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas personalita keislaman diatur dalam Pasal 49 huruf a angka 20 tahun 2006 yang menyatakan peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, antara orang-orang yang beragama Islam perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah ada perubahan tentang penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Penetapan dari Pengadilan Agama akan menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan catatan pinggir pada akta kelahiran anak bagi yang memerlukan.

Lain halnya dengan Hukum Perdata yang menganut konsep bahwa kedudukan hukum anak angkat sama dengan anak kandung dengan segala akibat hukumnya, dalam Hukum Islam, anak angkat tidak mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung sehingga tidak memiliki akibat hukum apapun. Hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak pernah terputus, sehingga anak angkat tetap dinasabkan dengan nama ayah kandungnya. Adopsi menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga
  2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
  3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
  4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya[3].

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyak sepertiga dari harta warisan. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya[4].


[1] Nasroen Haron dkk. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 29

[2] Ibid.

[3] Muderis Zaini. Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 54 


[4] Ahmad Kamil & M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia. Raja Jakarta: Grafindo Persada, 2008, hlm. 125

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!