Peran Notaris dalam Upaya Menyempurnakan Pelaksanaan Proses Adopsi

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan atau keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dalam pasal 1868 BW dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat. Tempat dimana akta dibuat mengacu ke tempat kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (pasal 18 ayat (1) UUJN). Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (pasal 18 ayat (2) UUJN).

Akta autentik tersebut mempunyai tiga kekuatan pembuktian[1], yaitu:

  1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik, kemampuan tersebut tidak dimiliki 
oleh akta yang dibuat dibawah tangan.
  2. Kekuatan pembuktian formal, artinya bahwa pejabat yang bersangkutan telah 
menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut dan selain daripada itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya, yaitu yang dilihat, didengan dan dilakukannya sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.
  3. Kekuatan pembuktian Material, artinya adalah akta tersebut memberikan pembuktian yang dalam tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta tersebut.

Oleh karena itu, akta autentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat 
dihadapan Hakim. Mengenai kewenangan, Notaris dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain itu, dalam pasal 15 ayat (2) UUJN notaris berwenang pula untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau 
membuat akta risalah lelang.

Anak bukan merupakan barang atau tidak dapat dijadikan obyek suatu transaksi, oleh karena itu kesepakatan antara kedua belah pihak sangat diperlukan dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengangkatan anak. Bahkan apabila anak tersebut sudah dapat mengemukakan pendapatnya sendiri juga perlu didengarkan keinginannya. Disisi lain, itikad baik dari yang ingin melakukan pengangkatan anak juga perlu dilindungi agar tidak dituntut atau menjadi pihak yang dirugikan dikemudian hari selain daripada anak itu sendiri. Penafsiran dari perbuatan hukum menyerahkan seorang anak tersebut dalam suatu proses pengangkatan anak, mencerminkan adanya pihak yang menyerahkan dan pihak yang menerima penyerahan tersebut yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang terbentuk dengan tercapainya kata sepakat yang merupakan pernyataan kehendak dari dua pihak atau lebih, dimana tercapainya kata sepakat tersebut tergantung dari para pihak yang menimbulkan akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban pihak yang lain atau timbal balik dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan. Untuk membuat suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian agar nantinya perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sah perjanjian berdasarkan pada pasal 1320 BW yang mana dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat subyektif yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan syarat obyektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Di dalam aspek hukum keluarga, perjanjian ini didasari juga oleh kesepakatan atau persetujuan. Dengan demikian dimungkinkannya dibuat suatu perjanjian dalam perbuatan hukum pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal 1320 BW, maka dalam perjanjian tersebut dapat dimuat:

  1. Kehendak dan kesepakatan para pihak untuk melakukan penyerahan anak, dan pihak lainnya untuk menerima atas penyerahan tersebut
  2. Sepanjang para pihak dianggap cakap oleh undang-undang maka dapat membuat perjanjian yang menimbulkan akibat hukum
  3. Adanya suatu hal tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi anak angkat maupun orang tua angkat, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut adalah menimbulkan status hukum baru bagi anak angkat dan orang tua angkat, untuk itu apa yang disyaratkan oleh undang-undang wajib dilakukan oleh orang tua angkat, dapat dimuat dalam perjanjian ini, penjaminan orang tua angkat bahwa akan menjaga 
 kepentingan terbaik anak angkat, memberitahukan siapa orang tua kandungnya dengan mempertimbangkan kesiapan anak angkat, karena berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak angkat tidak putus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, walaupun secara hukum telah beralih ke lingkungan keluarga orang tua angkat
  4. Suatu sebab yang halal, bahwa pengangkatan anak adalah suatu yang diperbolehkan dan diatur oleh khazanah hukum kita yaitu baik dari hukum adat, hukum Islam, maupun hukum Nasional, karena fungsi dari lembaga pengangkatan ini adalah untuk memperhatikan kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak angkat.

Pengangkatan anak memang sudah tidak dilakukan melalui Akta Notaris, Peran Notaris dalam proses pengangkatan anak yang dinyatakan dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris pun telah hilang sejak berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. Namun demikian, menurut analisa penulis, proses pengangkatan anak secara langsung (private adoption) masih memerlukan peranan Notaris dalam hal menguatkan dokumen-dokumen pendukung yang menjadi persyaratan untuk diserahkan ke Dinas Sosial dan diteruskan ke Pengadilan dengan cara  dinotariilkan terlebih dahulu agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Peran Notaris dapat lebih ditekankan dalam proses sebelum pengangkatan anak secara langsung maupun pasca penetapan pengadilan misalnya dalam hal memenuhi hak waris dari anak angkat tersebut, dan upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh orang tua angkat dalam rangka menjamin masa depan anak tersebut. Hal ini tentunya atas itikad baik dan sejalan dengan motivasi pengangkatan anak, bahwa demi kepentingan dan kesejahteraan anak.

Sampai dengan saat ini, walaupun pengangkatan anak secara resmi dilakukan dengan prosedur melalui penetapan pengadilan, ada kondisi dimana anak tersebut sebelumnya sudah diserahkan kepada calon orang tua angkat. Dengan demikian, terjadi penyerahan anak dari orang tua kandung ke calon orang tua angkat, penyerahan ini biasanya dapat terjadi secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk surat. Penyerahan secara lisan tidak dapat menjadi dasar untuk melaksanakan proses pengangkatan anak, namun apabila dituangkan secara tertulis, maka surat ini nantinya diperlukan sebagai salah satu persyaratan baik untuk keperluan adopsi di Pengadilan maupun untuk keperluan administratif seperti untuk dapat dimasukan ke dalam Kartu Keluarga walaupun statusnya belum resmi sebagai anak angkat (melainkan sebagai famili lain). Biasanya surat penyerahan anak ini hanya dilakukan dengan bawah tangan, atas kesepakatan kedua belah pihak, dengan dihadiri oleh saksi misalnya Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), maupun Kepala Desa/ Lurah. Namun tentunya, akan lebih mengikat sifatnya apabila perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik di hadapan Notaris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya sebelum mendapat penetapan pengadilan secara resmi. Selain itu, apabila perjanjian penyerahan anak secara langsung tersebut dibuat di hadapan Notaris, adalah bahwa agar ada record data atau pencatatan yang jelas di Notaris mengenai asal usul anak, sehingga suatu saat apabila anak tersebut ingin mencari tahu perihal sejarah atau asal-usulnya pada saat orang tuanya sudah meninggal dunia, hal tersebut masih dapat ditemukan karena pada dasarnya Notaris harus menyimpan dokumen atau minuta yang dibuatnya (custodian). Kemudian dalam hal menjamin kepastian tanggal dan tandatangan dari kedua belah pihak yang membuat suatu kesepakatan, hal ini cukup penting mengingat pada saat proses pengangkatan anak berjalan, Dinas Sosial kemungkinan besar tidak lagi bertemu dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat, begitu pula dengan pengadilan sehingga apabila perjanjian penyerahan anak tersebut sudah dibuat dengan akta notaris maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan untuk penyerahan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, hal ini kemungkinan tidak diperlukan oleh karena mereka adalah pihak yang memiliki data mengenai sejarah, data dan asal-usul anak tersebut. Selain itu, pengangkatan anak yang melalui Lembaga Pengasuhan Anak sudah memiliki prosedur yang ditetapkan pemerintah sehingga lebih cenderung telah meminimalisir resiko dari segala kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari.

Dokumen lainnya yang dapat dinotariilkan dalam rangka persiapan proses pengangkatan anak menyesuaikan dengan persyaratan administratif maupun material selain surat penyerahan anak tersebut misalnya surat-surat pernyataan, yaitu pernyataan motivasi bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, pernyataan bahwa seluruh dokumen sah dan sesuai fakta, pernyataan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak dan kebutuhan anak, pernyataan bermaterai bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, pernyataan bermaterai bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan jaminan pendidikan kepada anak angkatnya, yang sekiranya dapat diringkas atau dijadikan sebuah akta notaris yang mencakup seluruh pernyataan tersebut.

Selain surat-surat pernyataan tersebut ada juga surat pernyataan Wasiat Wajibah. Setelah akhirnya resmi menjadi orang tua angkat, tentunya harus memenuhi hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya demi kepentingan anak. Hak waris anak angkat merupakan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta orang tua angkatnya, hal ini sudah mulai dituangkan dalam bentuk surat pernyataan wasiat wajibah sebagai salah satu persyaratan untuk proses pengangkatan anak. Namun demikian, pada prakteknya surat tersebut tidak dijadikan dokumen pendukung dalam Penetapan Pengadilan, dan pada akhirnya surat pernyataan asli wasiat wajibah tersebut hanya disimpan oleh orang tua angkat tanpa memiliki visibility terhadap pihak lain. Walaupun hal ini hanya akan muncul apabila terdapat konflik perebutan harta warisan, dan secara Islam memang sudah ditetapkan demikian dengan pertimbangan keadilan, namun sekiranya akan lebih baik apabila pernyataan Wasiat Wajibah itu dibuat dihadapan Notaris seperti halnya surat wasiat lainnya. Hal ini setidaknya memberikan kejelasan terutama untuk pihak keluarga besar sebelum terjadinya gugatan di pengadilan, pertanggung jawaban orang tua angkat terhadap anak angkatnya, tertib administrasi dan penyimpanan dokumen di Notaris. Setelah menguraikan dokumen-dokumen yang sekiranya dapat dinotariilkan dalam upaya kekuatan pembuktian yang sempurna pada proses pengangkatan anak, pada prinsipnya tetap perlu ditekankan bahwa dalam hal pengangkatan anak, sahnya perbuatan hukum tersebut adalah apabila telah mendapatkan penetapan pengadilan.

Pada dasarnya kasih sayang orang tua terhadap anak menimbulkan keinginan bahwa ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya walaupun merupakan anak angkat, terutama apabila tidak memiliki keturunan yang lain/ anak kandung. Namun dengan adanya pembatasan tersebut, maka berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mensejahterakan anak, misalnya dengan membeli aset langsung atas nama anak tersebut atau sebagai hadiah, namun perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini secara administratif harus jelas tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang tuanya agar source of income dalam hal mendapatkan harta tersebut jelas untuk dibuktikan atau pelaporan pajaknya dikemudian hari. Cara lainnya adalah dengan hibah sewaktu orang tuanya masih hidup. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup (pasal 1666 BW). Pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan akta notaris kecuali pemberian hadiah dari tangan ke tangan secara langsung (Pasal 1682 BW). Berdasarkan ketentuan tersebut, prinsipnya benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah. Akan tetapi, untuk kepentingan kewarisan, benda yang telah dihibahkan dapat diperhitungkan kembali nilainya ke dalam total harta peninggalan seolah-olah belum dihibahkan. Ketentuan ini bermaksud agar jangan sampai hibah yang dahulu pernah diberikan oleh pewaris, mengurangi bagian mutlak yang seharusnya dimiliki oleh ahli waris yang disebut legitime portie. Apabila harta yang dimiliki pewaris saat meninggal tidak cukup untuk membayar utang, maka bagian warisan untuk ahli waris yang bukan legitime portie, contohnya istri, dapat diambil. Apabila masih belum cukup maka diambil dengan cara mengurangkan besarnya wasiat jika ada wasiat. Jalan terakhir adalah dengan mengurangkan dari bagian hibah yang pernah diberikan pewaris sebelum meninggal. Hibah tersebut diperhitungkan kembali kemudian dikurangkan. Urutan hibah yang diperhitungkan kemudian dikurangkan tersebut dihitung dari hibah terdekat dari kematian pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 924 BW. Sedangkan definisi hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI, adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Namun, dalam hukum Islam hibah orang tua kepada anaknya dapat ditarik kembali (pasal 212 KHI). Hibah yang pernah diberikan orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal 211 KHI). Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya. Apabila pewaris yang beragama Islam ingin menggunakan cara perhitungan waris perdata Barat, ia dapat mengungkapkan kehendak tentang hal tersebut. Jika tidak ada pernyataan kehendak dari pewaris yang demikian, maka para ahli waris dapat bersepakat menentukan cara pembagian harta warisan. Terlepas dari itu, menurut KHI para ahli waris dimungkinkan untuk melakukan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Menurut hukum, hibah atas tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Hibah tersebut dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara lain misalnya dengan hibah uang yang kemudian dikelola oleh orang tuanya dalam bentuk saham di suatu perusahaan sekuritas, sehingga pada saat anak sudah beranjak dewasa, value dan nominalnya akan terus bertambah. Dengan demikian, peran notaris sesuai dengan lingkup pekerjaannya masih berperan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak angkat, namun tentunya harus dalam koridor hukum dan batasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


[1] GHS Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996), Cet. IV, Hal. 55-59.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!