Perbandingan Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu upaya hukum yang memiliki fungsi efektif dalam perlindungan anak. Masyarakat internasional telah mengenal apa yang disebut dengan adopsi, yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkat, dengan hak-hak dan kewajiban sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandung, baik hak waris, hak menggunakan nama orang tua angkatnya, maupun hak perwalian. Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Peranan pengadilan pada lembaga pengangkatan anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Akan tetapi berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada definisi anak angkat tersirat peranan penting dari lembaga peradilan untuk pengesahan pengangkatan anak. Perbuatan hukum pengangkatan anak baik yang dilakukan melalui adat kebiasaan maupun peraturan perundang-undangan harus melalui penetapan pengadilan. Hal ini karena dalam suatu perbuatan hukum pengangkatan anak harus didasarkan pada apa yang dimaksud ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak digariskan norma hukum tentang pengadilan manakah yang berwenang untuk menerima perkara permohonan pengangkatan anak, atau tidak diatur mengenai kompetensi absolut pengadilannya. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai kompetensi absolut, para praktisi hukum dapat menggunakan logika yuridis yakni pengadilan negeri yang secara umum mengadili semua perkara, kecuali telah diatur tersendiri dalam undang-undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan pengangkatan anak merupakan salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada pasal 50 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tepatnya terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, Pengadilan Agama juga mempunyai kewenangan yang sama tentang pengangkatan anak bagi yang beragama Islam. Hal ini secara yuridis akan menimbulkan suatu dampak yang akan berakibat pada timbulnya suatu dualisme peradilan didalamnya, yang akan membawa konsekuensi adanya opsi bagi orang Islam yang akan melakukan permohonan pengangkatan anak. Pengadilan Agama seolah-olah mengambil salah satu kewenangan dari Pengadilan Negeri yaitu kewenangan pengangkatan anak. Namun, dengan adanya ketentuan tersebut telah terpenuhi tuntutan untuk memiliki sarana hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, walaupun dalam praktik masih bisa memilih akan melalui jalur Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama walaupun beragama Islam. Sebagai perbandingan, tabel berikut ini merupakan perbedaan unsur dalam Penetapan Pengadilan Negeri dan Penetapan Pengadilan Agama.

NoAspek/ UnsurPenetapan Pengadilan NegeriPenetapan Pengadilan Agama
1Hubungan NasabNasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara – saudaranya serta akibat – akibat hukumnyaNasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung dan saudaranya
  Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat hukumnyaYang beralih dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya hanya tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan sebagainya
  Anak angkat dipanggil dengan bin/ binti orang tua angkatnyaAnak angkat tetap dipanggil dengan bin/ binti orang tua kandung
2PerwalianOrang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum dan wali nikah atas anaknyaOrang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum dan termasuk wali nikah jika anak angkatnya perempuan
3Hubungan MahromAnak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkatAnak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya
4Hak WarisAnak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandungAnak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya tetapi dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!