Syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia di Provinsi DKI Jakarta

Tujuan utama pengangkatan anak melalui lembaga pengadilan adalah untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Produk yang dikeluarkan oleh Pengadilan dalam hal ini adalah Penetapan Pengadilan yang merupakan dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi pengangkatan secara legal. Hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain. Selain itu, dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seperti sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat tersebut harus mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil tersebut adalah Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Anak.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak mengatur mengenai jenis pengangkatan anak antar WNI, baik berdasarkan adat kebiasaan setempat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam sualu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak. Khusus untuk DKI Jakarta, Gubernur menetapkan Lembaga Pengasuhan Anak adalah Panti Sosial Asuhan Anak Balita (PSAAB) Tunas Bangsa dan Yayasan Sayap Ibu.

Perlu diperhatikan bahwa prinsip pengangkatan anak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 pasal 2 meliputi:

  1. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
  3. Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh Calon Anak Angkat (CAA);
  4. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan
  5. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pengangkatan anak secara langsung yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

  1. Pendekatan COTA terhadap CAA;
  2. Permohonan ke Dinas Sosial; dan
  3. Penetapan Pengadilan.

COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Jarak waktu pengangkatan anak kedua dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Dalam hal CAA adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA. COTA berkewajiban untuk melakukan pendekatan terhadap CAA pada keluarga paling lama 3 (tiga) bulan.

COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai cukup serta wajib melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materil yang harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA. Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud adalah:

  1. Surat Permohonan Izin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bermaterai
  2. Surat Keterangan Kesehatan Suami dan Istri dari RS Pemerintah/ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
  3. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (Psikiater) Suami dan Istri dari Dokter Spesialis Jiwa dari RSUD
  4. Surat Keterangan Dokter Ahli Kandungan/ Kebidanan dari RS Pemerintah/ RSUD
  5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir/ Akta Kelahiran COTA (Suami dan Istri)
  6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Suami dan Istri
  7. Fotokopi Surat Nikah/ Akta Perkawinan COTA
  8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) COTA
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) COTA
  10. Surat Keterangan Penghasilan Suami dan Istri
  11. Surat Pernyataan dari Keluarga Suami bermaterai
  12. Surat Pernyataan dari Keluarga Istri bermaterai
  13. Surat Pernyataan dari Suami Istri COTA;
    1. Pernyataan bermaterai bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak (motivasi)
    1. Pernyataan bermaterai bahwa seluruh dokumen sah dan sesuai fakta
    1. Pernyataan bermaterai bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak dan kebutuhan anak
    1. Pernyataan bermaterai bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya
    1. Pernyataan bermaterai bahwa COTA akan memberikan asuransi kesehatan dan jaminan pendidikan kepada anak angkatnya
  14. Surat Pernyataan Wali Nikah (bila yang diadopsi bayi/ anak perempuan) bermaterai
  15. Surat Wasiat Wajibah (bagi COTA yang beragama Islam) bermaterai
  16. Surat-surat bayi/ anak CAA
    1. Surat Penyerahan bayi/ anak
    1. Akta Kelahiran CAA
    1. Fotokopi KTP Orang Tua Kandung/ wali yang sah
    1. Fotokopi KK Orang Tua CAA

Sedangkan persyaratan material COTA meliputi;

  1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental, mampu untuk mengasuh CAA.
  2. Berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun saat mengajukan permohonan pengangkatan anak
  3. Beragama sama dengan CAA
  4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena tindakan kriminal
  5. Berstatus menikah secara sah minimal 5 tahun
  6. Tidak merupakan pasangan sejenis
  7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
  8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
  9. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan ijin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
  10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
  11. Adanya laporan dari Pekerja Sosial

Dari sisi CAA, persyaratan administratifnya adalah fotokopi KTP orang tua kandung/ wali yang sah/ kerabat CAA, fotokopi KK orang tua CAA dan Kutipan Akta Kelahiran CAA. Sedangkan persyaratan material CAA meliputi:

  1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  2. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
  3. Anak di atas 12 (dua belas) lahun sampai dengan berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Hal ini sejalan dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12 ayat (1) bahwa syarat anak yang akan diangkat meliputi:

  1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  3. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  4. memerlukan perlindungan khusus.

Apabila persyaratan tersebut telah lengkap, selanjutnya Kepala Dinas menugaskan pekerja sosial membuat laporan sosial COTA, menelaah informasi laporan sosial dan memastikan bahwa informasi pada laporan sosial menunjukan kelayakan COTA melakukan pengangkatan anak. Apabila dinyatakan layak, Kepala Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak.

Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan, kemudian pengadilan memproses berkas permohonan COTA yang telah lengkap sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan, COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

Prosedur penyerahan anak kepada Lembaga Pengasuhan Anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara, yaitu penyerahan secara langsung maupun tidak langsung. Penyerahan anak secara langsung dilakukan oleh orang tua kandung/ wali/ pihak keluarganya kepada instansi sosial yang kemudian diserahkan kepada Panti Sosial yang telah ditunjuk oleh Menteri Sosial. Sedangkan penyerahan anak secara tidak langsung dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu yang identitas orang tuanya jelas maupun yang identitas orang tuanya tidak jelas. Biasanya bayi/ anaknya ditinggalkan di rumah sakit/ tempat bersalin atau ditelantarkan di sembarang tempat yang kemudian apabila ditemukan harus langsung dilaporkan dan diserahkan kepada pihak kepolisian kemudian akan diserahterimakan dengan instansi sosial dengan membuat berita acara.

Seperti halnya pengangkatan anak secara langsung, tata cara pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rekomendasi dan Izin Pengangkatan Anak juga dilaksanakan dengan pendekatan COTA terhadap CAA, permohonan ke Dinas Sosial dan Penetapan Pengadilan.

COTA wajib melakukan pendekatan terhadap CAA pada Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk Gubernur (Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa atau Yayasan Sayap Ibu) yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan. Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan pengawasan melalui kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan selama diasuh COTA. Berdasarkan kunjungan tersebut, Petugas Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak membuat laporan sosial ke Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak yang kemudian ditelili oleh Kepala Dinas Sosial dan Kepala Lembaga Pengasuhan Anak.

COTA yang berkeinginan melakukan pengangkatan anak wajib mengajukan permohonan izin pengangkatan anak di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan materil COTA dan harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan melengkapi persyaratan administrasi dan materil CAA. Persyaratan administratif COTA dalam hal ini sama dengan pengangkatan anak secara langsung, dengan menambahkan dokumen sebagai berikut:

  1. Laporan sosial mengenai anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka
  2. Surat penyerahan anak dari orang tua/ waliyang sah/ kerabat kepada rumah sakit/ kepolisian/ masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Dinas Sosial
  3. Surat penyerahan anak dari Dinas Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak
  4. Surat Keputusan Kuasa Asuh Anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak
  5. Laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Dinas Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak
  6. Surat Keputusan Izin Asuhan Sementara dari Kepala Dinas Sosial
  7. Surat Rekomendasi Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah yang terdiri atas Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, Biro Kesejahteraan Sosial, Biro Hukum, Kepolisian Daerah, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kantor Wilayah Kementrian Agama, Lembaga Perlindungan Anak dan Lembaga Pengasuhan Anak yang telah ditentukan Gubernur.
  8. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial.

Persyaratan material COTA dan persyaratan administratif CAA sama dengan pengangkatan anak secara langsung, hanya ditambah syarat bahwa COTA telah mengasuh CAA paling lama 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Proses selanjutnya setelah semua kelengkapan dokumen dan persyaratan telah dipenuhi maka Kepala Dinas rnemeriksa serta meneliti dokumen permohonan izin pengangkatan anak dalam forum Tim PIPA Daerah yang diadakan di Dinas Sosial. Hasil sidang Tim PIPA Daerah digunakan Kepala Dinas Sosial untuk mengeluarkan Surat Izin Pengangkatan Anak agar dapat diproses di pengadilan. Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan dengan membawa Surat Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial. Setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan, COTA wajib melapor dan menyampaikan salinan hasil keputusan pengadilan ke Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kementerian Sosial.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!