Pengangkatan Anak menurut Hukum Perdata

Adopsi di negara-negara barat mulai berkembang setelah berakhirnya Perang Dunia II, karena pada saat itu banyak terdapat anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya karena gugur dalam peperangan, disamping banyak pula anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang diatur dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak – anak luar kawin. Karena sistem hukum barat (Belanda) berlaku di Indonesia, maka pengangkatan anak di Indonesia selain berdasarkan kepada BW tersebut, juga telah diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, khusus Pasal 5-15 yang mengatur masalah adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa. Mengingat budaya masyarakat Indonesia dan masyarakat Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat.

Pada Pasal 5 ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur tentang siapa saja yang boleh melakukan tindakan adopsi, dinyatakan bahwa seorang laki-laki, yang kawin atau telah kawin, tetapi tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan, ia dapat mengangkat anak. Dalam ayat (2) disebutkan, bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh suami bersama istrinya, atau jika telah bercerai dengan istrinya, pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Sedang ayat (3) menyatakan, bahwa janda yang ditinggal suaminya karena meninggal dan tidak kawin lagi, dalam hal ini tidak mempunyai keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengangkat anak. Dalam hal suaminya sebelum meninggal telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak. Dalam uraian tersebut, dapat dipahami bahwa yang boleh melakukan adopsi adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, duda yang tidak mempunyai anak laki-laki ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki asalkan suaminya tidak memberikan surat wasiat padanya yang menyatakan tidak menghendaki adopsi. Kemudian ketentuan tentang siapa yang dapat diadopsi itu dapat ditemukan pada Pasal 6 dan 7. Pasal 6 menyatakan yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum punya anak dan belum kawin, dan belum pernah diangkat sebagai anak oleh orang lain. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan anak yang diangkat sekurang-kurangnya 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkat, dan sekurang-kurangnya 15 tahun lebih muda dari perempuan yang kawin atau janda yang mengangkatnya. Selanjutnya ayat (2) menyatakan yang diangkat adalah seorang anggota keluarga, baik anak yang sah maupun anak yang lahir di luar nikah, maka hubungan keturunannya haruslah sama sederajat seperti halnya derajat yang ia peroleh karena keturunan. Dari ketentuan tersebut, yang menjadi ukuran adopsi adalah selisih antara orang yang mengangkat dengan orang yang diangkat, sedangkan orang yang dapat diangkat sebagai anak angkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang belum kawin dan belum pernah menjadi anak angkat orang lain. Demikian juga anak angkat itu harus dari anggota keluarga yang sederajat garis keturunannya.

Adapun tata cara pengangkatan anak diatur pada pasal 8-10, dalam Pasal 8 dinyatakan ada empat syarat untuk pengangkatan anak, yaitu;

  1. Persetujuan dari orang-orang yang akan melakukan pengangkatan anak
  2. Anak yang diangkat adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau jika salah seorang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih di bawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya dan dari Balai Harta Peninggalan.
  3. Anak yang diangkat adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia, persetujuan itu diberikan dari orang tuanya yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus berdasar persetujuan walinya dari Balai Harta Peninggalan.
  4. Persetujuan dari anak yang diangkat, jika anak tersebut telah berusia 15 (lima belas) tahun. Apabila yang mengangkat itu seorang janda, maka diperlukan persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, jika orang-orang tersebut tidak ada di Indonesia, diperlukan persetujuan dari dua orang laki-laki dari keluarga almarhum suaminya sampai derajat keempat yang bertempat tinggal di Indonesia.

Senada dengan uraian di atas, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang di luar perkawinan yang sah dan atau anak yang tidak jelas asal usulnya. Pada Pasal 9 diketahui bahwa apabila orang tua atau wali anak yang diangkat tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka persetujuan dilakukan dengan kuasa dari Pengadilan Negeri dimana janda itu bertempat tinggal yang akan melakukan pengangkatan anak itu. Kemudian Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya dalam tingkat pertama dan terakhir. Menurut Pasal 10, memuat pengangkatan anak hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris yang mana dalam hal ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya SEMA Nomor 6 Tahun 1983. Sedang menyangkut masalah akibat hukum dari pengangkatan anak itu telah diatur pada Pasal 11, 12, 13 dan 14. Khusus Pasal 14, menyangkut masalah putusnya hak-hak keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan saudara kandung, kecuali larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan dari garis 
samping, ketentuan-ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis 
keturunan, ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera, menjadi saksi mengenai akta autentik. 
Mengenai masalah pembatalan pengangkatan anak telah diatur pada Pasal 15, bahwa pengangkatan anak tidak dapat dilakukan tanpa didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak[1]. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan Pasal 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 ayat (2) dan ayat (3).


[1] Soimin, Soedaryo. Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW-Hukum Islam dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 40

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!