Tinjauan Umum Pengangkatan Anak

Di Indonesia pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang-perorangan dalam keluarga. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri tentang adopsi, maka dikeluarkanlah Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur tentang pengangkatan anak. Dari ketentuan tersebut, disebutkan bahwa yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, seorang duda ataupun janda yang tidak mempunyai anak laki-laki, dengan catatan bahwa janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Staatsblad ini hanya sebagai pedoman bahwa yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas dikemukakan dalam pasal 15 ayat (2) bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum. Pengangkatan anak golongan Tionghoa hanya untuk laki-laki, sehingga menutup peluang pengangkatan anak perempuan melalui Notaris. Keinginan WNI keturunan Tionghoa untuk melakukan pengangkatan terhadap anak perempuan tidak tertampung oleh lembaga tersebut dan Notaris menolak terhadap pengangkatan anak yang demikian. Demikian pula pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat yang belum menikah. Untuk bisa melakukan pengangkatan anak yang demikian harus ditempuh melalui putusan pengadilan. Putusan-putusan pengadilan telah mengisi kekosongan hukum (rechtvacuum) dalam perkembangan lembaga pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui pengadilan akan memberikan perlindungan kepentingan anak dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan European Convention on the Adoption of Children (Konvensi Adopsi Den Haag Tahun 1965) yang menetapkan bahwa penetapan atau putusan pengadilan merupakan syarat esensial bagi sahnya pengangkatan anak.

Pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang ini, hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak hanya diatur dalam Pasal 2 yang mengatur mengenai pengangkatan anak asing dibawah umur 5 (lima) tahun oleh orang tua WNI dapat menyebabkan anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia, apabila pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri[1]. Kemudian pada tahun 1977 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 yang mengatur tentang gaji pegawai negeri sipil yang memungkinkan mendapat tunjangan anak termasuk 1 (satu) orang anak angkat[2]. Sejak itu jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri terus bertambah. Hal ini menunjukan pergeseran variasi motif pengangkatan anak dan kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan untuk memperoleh kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan[3].

Dalam perkembangannya, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan No. JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 tentang Prosedur Pengangkatan anak WNI oleh orang asing menyatakan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Surat Edaran tersebut ditentukan pula syarat-syarat permohonan pengangkatan anak WNI oleh WNA dan ditentukan bahwa permohonan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia sesuai domisili anak yang akan diangkat, pemohon harus berdiam atau berada di Indonesia, dan harus menghadap sendiri dihadapan hakim, agar hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat serta pemohon tersebut beserta istri mempunyai surat izin untuk mengangkat anak berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya.

Selanjutnya Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk mengenai pengangkatan anak antar-negara (intercountry adoption) dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979[4]. SEMA ini mengatur mengenai prosedur hukum dalam mengajukan permohonan pengesahan dan/ atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan. Tujuan dari SEMA ini adalah usaha untuk memperbaiki peradilan secara menyeluruh kepada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi agar beberapa Undang-Undang yang berasal dari jaman kolonial Belanda beberapa boleh disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada waktu sekarang dan memberikan pedoman kepada Pengadilan Negeri seluruh Indonesia dalam usaha menertibkan prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan. Selain itu, SEMA merupakan petunjuk-petunjuk dalam memeriksa permohonan pengangkatan anak juga memberikan arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak khususnya terhadap anak angkat, maka pada tahun 1979 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Undang-Undang ini pun diatur secara tegas motif dan anak yang dikehendaki dalam pengaturan hukum tentang pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat tersebut seperti yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang tersebut[5].

Kemudian pada tahun 1983 dikeluarkan SEMA Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang merupakan penyempurnaan dari SEMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak. SEMA tersebut merupakan petunjuk dan pedoman bagi para hakim dalam mengambil putusan atau penetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Dalam SEMA ini diatur ketentuan mengenai calon orang tua angkat Indonesia yang akan melakukan adopsi. Surat Edaran ini dikeluarkan dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan pengamatan Mahkamah Agung yang menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah baik. Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya dapat setelah memperoleh suatu putusan dari pengadilan.

SEMA Nomor 6 Tahun 1983 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 disamping menjadi pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengesahan pengangkatan anak juga merupakan produk hukum yang dibentuk guna melengkapi peraturan perundang-undangan yang tidak mencukupi dalam hal pengaturan mengenai pengangkatan anak. Selain itu pada kenyataannya, cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri di bidang pengangkatan anak menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan semacam itu merupakan faktor yang menentukan.

Permohonan pengangkatan anak berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dibedakan antara:

  1. Permohonan pengesahan/ pengangkatan anak antar WNI (Domestic Adoption)
  2. Permohonan pengesahan/ pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI (Intercountry Adoption)
  3. Permohonan pengesahan/pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption)

Sedangkan putusan terhadap permohonan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:

  1. Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antar WNI (Domestic Adoption)
  2. Putusan: dalam hal anak yang diangkat oleh orang tua angkat WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh orang tua angkat WNA (Intercountry Adoption).

Dengan berlakunya SEMA Nomor 6 Tahun 1983 maka SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dianggap tidak berlaku lagi. Pengadilan yang dimaksud untuk pengangkatan anak pada saat itu adalah Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum. Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai peradilan umum, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan segala perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, kecuali peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan secara khusus kepada pengadilan lain (attributie van rechismacht), yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kewenangan terhadap perkara pengangkatan anak belum ada pelimpahan kepada pengadilan lain pada saat itu, oleh karenanya semua perkara yang berkaitan pengangkatan anak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak. Maksud dari dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial ini adalah sebagai suatu pedoman dalam rangka pemberian izin, pembuatan laporan sosial serta pembinaan dan pengawasan pengangkatan anak, agar terdapat kesamaan dalam bertindak dan tercapainya tertib administrasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Menteri Sosial ini merupakan pengarahan tentang materi-materi dan cara-cara yang diperlukan, yang harus dilaksanakan dalam suatu proses berperannya berbagai instansi sesuai dengan wewenangnya. Petunjuk pelaksanaan ini hanya berlaku bagi instansi-instansi yang ikut berperan dalam hal proses pengangkatan anak sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri.

Kemudian dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, maka pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan merupakan salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak dengan tujuan pengangkatan anak tersebut hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini sangat penting karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Dalam Bab VIII Bagian Kedua Undang-Undang ini mengatur mengenai pengangkatan anak yang tertuang dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

Pada tahun 2005, terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias menimbulkan masalah sosial bahwa banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga memicu adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Sosial Keagamaan lainnya. Namun hal ini cukup meresahkan dalam hal akidah agama anak tersebut, maka dengan demikian dibentuklah SEMA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak.

Mengingat banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, bahkan telah terjadi jual beli organ tubuh anak, untuk itu diperlukan pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan tersebut yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada pertauran perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat[6]. Komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan pelaksanaan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dinas Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses adopsi. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak. Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Mengingat aspek hukum pengangkatan anak mempunyai jangkauan yang luas baik dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Adat maupun Hukum Islam, maka perlu diketahui pemahaman terhadap adopsi dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Hal itu dikemukakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak.


[1] Indonesia, Undang-undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, UU No. 62 Tahun 1958, LN No.113 Tahun 1958, TLN No. 1647, pasal 2

[2] Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, PP No. 7 Tahun 1977, LN No. 11 Tahun 1977, TLN No. 3098, pasal 16

[3] Musthofa Sy., 2008, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, Jakarta: Kencana, hal. 55

[4] Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 260

[5] Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Pasal 12

[6] Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, PP No. 54 Tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768., Penjelasan Umum

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!