Bagaimana publik mempunyai hak dalam mendapatkan informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan informasi juga merupakan salah satu ciri negara yang demokratis. Masyarakat atau publik bisa mengetahui setiap proses pengambilan kebijakan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kontrol masyarakat atas penyelenggaran pemerintahan dapat dilakukan dengan meminta informasi kepada badan publik, misalnya mengenai penggunaan dan pengelolaan anggaran. Tujuannya tidak lain, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai kalangan bahkan menggolongkan hak atas informasi dan pelayanan publik sebagai Hak Asasi Manusia gelombang ketiga, setelah hak Sipil Politik dan hak ekonomi, sosial budaya.

Melalui Amandemen Kedua pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan jaminan perlidungan hak atas informasi. Pasal 28F menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pada dasarnya semua informasi itu legal dan patut diketahui oleh semua orang, namun memang ada pengecualian dalam pengelolaan informasi yang tidak boleh dipublish. Dalam pasal 28F UUD 1945 telah disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada.

Di level undang-undang, hak untuk memperoleh informasi publik dipayungi dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam UU KIP, disebutkan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan yang termasuk badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN/BUMD, organisasi nonpemerintah, termasuk partai politik.

Informasi yang dikecualikan UU KIP menentukan kriteria informasi publik yang wajib disediakan oleh setiap badan publik, baik secara berkala, sertamerta, atau informasi yang harus tersedia setiap saat. Badan publik yang tidak mengindahkan ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana kurungan atau denda. Informasi yang dikelola oleh badan publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang. Namun UU KIP mengecualikan informasi yang tidak bisa diakses, antara lain karena sifatnya rahasia sesuai undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum. Informasi yang sifatnya rahasia karena undang-undang seperti informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang apabila diungkapkan akan menghambat penegakan hukum, informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Informasi yang tidak dapat dibuka berdasarkan asas kepatutan, misalnya informasi yang mengungkap rahasia pribadi seseorang seperti riwayat penyakit yang diderita, rekening pribadi, wasiat seseorang. Informasi yang tidak dapat diakses publik karena kepentingan umum, misalnya informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, informasi yang mengungkap rahasia kekayaan alam Indonesia.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!