Hak-hak pelayanan publik yang dijamin oleh negara berdasarkan UUD RI 1945

Keterbukaan informasi publik adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, berdasarkan legalitas sudah jelas bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 F menyatakan bahwa hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, jadi sudah pasti hak memperoleh informasi memiliki kesetaraan dengan hak-hak asasi manusia lainnya yang termaktub pada pasal 28 UUD 1945. Ini yang menjadi gangguan utama dari era keterbukaan informasi publik yaitu  pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi : “hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan kehidupan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dari aneka hak asasi yang ada betapa lengkap pegangan hukum kita selaku warga negara Indonesia, dan yang harus dipahami adalah tidak hanya kita diberikan hak asasi saja tetapi juga harus paham tentang identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, perlindungan, pemajuan dan penegakan dan juga pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!