Hukum Administrasi Negara

Menurut Utrecht, hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat administrasi negara melaksanakan tugas mereka yang khusus. Hukum administrasi negara memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hukum-hukum lainnya yaitu:
a. Menguji hubungan hukum istimewa.
b. Adanya para pejabat administrasi negara.
c. Melakukan tugas yang khusus.

Utrecht membedakan hubungan hukum tersebut menjadi 2 bagian yaitu :

  • Hubungan hukum biasa, yaitu Hubungan hukum dimana masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama, Misalnya : Jual beli (Kedudukan penjual dan pembeli derajatnya sama).
  • Hubungan hukum istimewa, yaitu Kedudukan para subjek hukum tersebut berbeda, yaitu subjek hukum yang satu (administratur negara) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, sedangkan subjek hukum lainnya adalah warga negara yang merupakan subjek yang diperintah. misalnya : Administratur negara memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak.

Sedangkan pengertian Administrasi Negara secara umum adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah/ aparatur negara agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Administrasi Negara adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Selain itu, ilmu administrasi negara juga membahas mengenai kebijakan publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!