Implikasi hukum ketika RUU yang disetujui tidak ditandatangani Presiden

Implikasi hukum ketika sebuah RUU yang sudah disetujui bersama oleh Presiden dan DPR ternyata tidak ditandatangani oleh Presiden yakni tetap dapat diajukan judicial review apabila sudah bisa diregistrasi oleh MK. Meski hal tidak diatur dalam peraturan MK, tetapi hal ini diperbolehkan dalam praktik pengujian UU di MK. Setiap RUU yang sudah disahkan menjadi UU bisa dimohonkan pengujian meski tanpa tanda tangan presiden setelah sudah melewati 30 hari sejak disahkan. Sebab, UU yang telah disetujui bersama (DPR dan pemerintah) dan tidak ditandatangani presiden dalam waktu 30 hari secara otomatis berlaku sebagai UU dan wajib diundangkan dalam lembaran negara sesuai Pasal 20 ayat (5) UUD Tahun 1945.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!