Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang profesional atau orang yang memiliki posisi strategis dalam pekerjaannya. Kejahatan kerah putih merupakan suatu fenomena yang sangat sering terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Kejahatan kerah putih ini juga membawa dampak negatif bagi masyarakat secara luas baik dalam bidang ekonomi, kehidupan sosial, serta keadaan lingkungan. Pada umumnya terdapat tiga faktor yang mendorong pelaku yakni faktor organisasi, faktor kelompok, dan faktor individu. Ketiga faktor tersebut mendorong adanya intensi dalam diri individu yang kemudian didukung dengan kewenangan yang ia miliki. Bentuk kejahatan kerah putih ini terwujud dalam tindak pelanggaran kewenangan. Kejahatan kerah putih ini diperkuat dengan hukum yang tidak tegas serta rasionalisasi yang dilakukan oleh pelaku. Penguatan yang diterima oleh pelaku mendorong terjadinya proses belajar dalam dirinya juga dalam diri orang lain untuk melakukan tindak kejahatan kerah putih. Tindak kejahatan kerah putih ini juga memiliki dampak negatif yang meluas, seperti adanya krisis kepercayaan yang dialami oleh masyarakat, serta dampak psikologis dan menyebabkan tidak stabilnya keadaan ekonomi para korbannya.

Istilah kejahatan kerah putih dikemukakan pertama kali oleh seorang kriminolog asal Amerika Serikat bernama Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan White Collar Crime sebagai “a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of their occupation.” Sutherland berpendapat bahwa kejahatan kerah putih merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang sangat terhormat dan berstatus sosial tinggi di dalam pekerjaannya. Tindakan kejahatan ini dapat terjadi di dalam perusahaan, kalangan professional, perdagangan, maupun kehidupan politik.

White Collar Crime dalam aspek tipologis berbeda dari Blue Collar Crime. Biasanya istilah White Collar Crime ditujukan bagi aparat dan petinggi negara sedangkan Blue Collar Crime dipakai untuk menyebut kejahatan-kejahatan yang terjadi di kelas sosial bawah dengan kualitas dan kuantitas yang lebih rendah dari kejahatan yang dihasilkan oleh White Collar Criminal. 

Kejahatan kerah putih secara umum mengacu pada kejahatan yang dimotivasi secara finansial dan biasanya dilakukan oleh para profesional dalam bidang bisnis dan aparat pemerintah. Kasus-kasus kejahatan kerah putih sulit dilacak karena biasanya dilakukan pejabat yang mempunyai kekuasaan, memiliki kuasa untuk memproduksi hukum dan berperan dalam membuat berbagai keputusan vital. Kejahatan kerah putih (White Collar Crime) juga sangat sulit tersentuh oleh hukum karena terjadi dalam suatu lingkungan yang tertutup.

Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah:

  1. Mengapa White Collar Crime sebagai kejahatan menjadi terus ada dan berkembang di Indonesia
  2. Bagaimana upaya pencegahannya?

PEMBAHASAN

Pada dasarnya, istilah ‘White Collar Crime’ mempunyai pengertian kejahatan kerah putih. Kerah putih merupakan simbol dari jabatan. Pada kemunculannya, kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan, berpakaian rapi (dengan jas dan kerah putih), sehingga “kerah putih” disimbolkan sebagai jabatan yang melekat oleh orang tersebut. Para Ahli Kriminologi yang mengemukakan tentang White Collar Crime, diantaranya:

  1. E. A Ross (1907) tentang criminaloid. Orang yang memperoleh kemakmuran dengan melakukan tindakan yang memalukan, tetapi belum merupakan tindakan yang dilarang oleh masyarakat. Sesungguhnya Mereka bersalah menurut kacamata hukum, namun karena di mata masyarakat dan menurut dirinya sendiri adalah tidak bersalah, tindakannya tidak lagi disebut sebagai kejahatan. Pelanggar hukum ini dapat saja menyatakan tindakannya yang tidak benar tersebut sebagai kejahatan, namun karena moralitas berpihak kepadanya, Mereka luput dari hukuman dan celaan.
  2. Penjahat Kelas Atas, Albert Morris (1935). Penjahat kelas atas adalah kelompok penjahat yang tidak pernah secara jelas teridentifikasi karena posisi sosial, intelegensia dan teknik kejahatannya membolehkannya untuk dapat bergerak bebas di antara warga masyarakat lainnya, yang tak pelak lagi luput dari sorotan dan punishment sebagai penjahat. Antara masyarakat dan penjahat kelas atas tidak terdapat jurang perbedaan, hanya ada wilayah abu-abu yang membentuk bayangan ketidaksadaran, perbedaan antara hitam dan putih. Di wilayah bayangan tersebut terdapat orang-orang bukan penjahat tetapi yang standar etikanya diragukan. Diantara Mereka juga terdapat orang- orang yang nyaris dapat disebut sebagai penjahat, yang walaupun selalu tunduk hukum, bekerja dengan cara-cara yang menyebabkan penderitaan seperti para pelaku kejahatan konvensional (misalnya: pencopet dan rampok).
  3. Shuterland (1940), White Collar Crime. Melalui Teori Differential Assotiation, Shuterland mengemukakan bahwa kejahatan merupakan proses belajar. Ketika para pelanggar tersebut belajar bisnis, maka mereka juga belajar teknik-teknik melanggar hukum. Dari sini, timbullah penyelewengan hukum.
  4. M.B. Clinard dan P.C Yeager (1980). Kejahatan korporasi. Korporasi harus dilihat sebagai organisasi berskala besar yang melakukan tingkah laku yang melanggar hukum. Luasnya tanggung jawab dan menyebarnya tanggung jawab, struktur organisasi korporasi yang luas mendorong adanya penyimpangan oleh organisasi. Selain lingkungan ekonomi yang saling berhubungan dengan kejahatan korporasi, lingkungan politik juga saling bergantung dengan kejahatan korporasi. b. Pengertian ‘White Collar Crime’ secara yuridis White Collar Crime secara ius constitutum telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 3, yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)”.

Makna ‘White Collar Crime’ adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini terkait dengan jabatan yang sah, sehingga seolah-olah kemakmuran yang dimilikinya berasal dari jabatannya tersebut. Simbol “kerah putih” ini menandakan adanya jabatan yang sah. Pada perkembangannya, interpretasi atas jabatan sudah bukan lagi jabatan yang diperoleh dari negara, namun termasuk juga jabatan dalam badan hukum (korporasi). Seseorang yang memperoleh jabatan akan mendapat wewenang atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Melalui Teori Clinard dan Yeager, meningkatnya peran pemerintah dalam ekonomi diperkirakan akan mempengaruhi kegiatan bisnis dalam politik karena perusahaan-perusahaan berusaha memelihara lingkungannya untuk menjamin hasil yang menguntungkan. Salah satu faktor lain yang berpengaruh bagi terjadinya kejahatan korporasi selain struktur organisasi yang semakin luas, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik adalah faktor budaya korporasi. Faktor budaya tersebut dan faktor lain yang sudah disebutkan saling mempengaruhi terjadinya kejahatan korporasi. Indonesia dalam tahun 2004 menempati ranking ke-5 sebagai negara terkorup dari 144 negara. Pada tahun 2015, terdapat penurunan (peningkatan penegakan korupsi) tetapi masih termasuk kategori buruk. Kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain: kasus BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah, korupsi berjamaah anggota DPR (legislatif) dan eksekutif, juga yang berhubungan dengan korporasi misalnya lingkungan, perlindungan konsumen dan illegal logging.

Pada pemerintahan sudah banyak kasus yang masuk ke dalam proses peradilan seakan- akan menambah daftar hitam prestasi pemerintahan Indonesia. Sementara pada korporasi, kasus- kasus yang terjadi justru sulit untuk diteruskan. Apabila sudah masuk ke dalam peradilan, hasilnya sangat jauh dari tujuan hukum, keadilan, kepastian dan/atau kemanfaatan. Kasus korporasi yang seperti itu muncul dalam kasus pembakaran hutan di akhir tahun 2015. Masyarakat yang sudah geram akan pembakaran hutan yang berlangsung di musim kemarau tersebut juga dikagetkan atas putusan hakim yang mengadili perusahaan dengan putusan tidak bersalah. Putusan Hakim, justru berbunyi bahwa membakar hutan tidak menimbulkan kerugian.

Hukum dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan sistemik yang diakibatkan oleh ‘White Collar Crime’, terutama dengan status korporasi. Melalui kajian kriminologi, akan dijelaskan sebab-musabab (faktor) penyebab terjadinya kejahatan ‘White Collar Crime’ di Indonesia. Penyebab pertama dari segi sejarah, berdasarkan fakta sejarah masa penjajahan Belanda pada era VOC telah terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme besar-besaran. Serikat dagang VOC menjadi bubar karena perilaku KKN. Perilaku dan situasi KKN pada masa VOC secara tidak langsung mendidik mental bangsa Indonesia ke arah KKN. Teori Differential Association dari Shuterland (1955) menjelaskan bahwa kejahatan itu dapat dipengaruhi oleh lingkungan melalui proses pembelajaran. Suatu ruang lingkup lingkungan yang berbeda (secara norma) membuat suatu kebiasaan baru. Anggota VOC dianggap sebagai orang yang mempunyai jabatan, sehingga dikategorikan sebagai ‘White Collar Crime’ (Kemendikbud, 2014:56). Shuterland (1955) menggolongkan association sebagai suatu kelompok. Kelompok pada sudut pandang Shuterland ini mengerucut pada suatu kelompok yang melakukan perbuatan menyimpang dari norma (kejahatan). Oleh karena itu, disebut sebagai ‘differential association’, yakni kelompok yang berbeda dengan yang lain. Pada kelompok differential association ini, perbuatan kriminal diperoleh dari proses belajar. Belajar pada situasi ini bukanlah aktivitas belajar formal sebagaimana pelajar dan mahasiswa. Proses belajar lebih ke arah proses peniruan dari suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok tersebut. Misalkan dalam suatu golongan pejabat di dalamnya terdapat beberapa pejabat korup, kumpulan dari pejabat korup inilah yang disebut sebagai differential association. Perbuatan korup dan kolusi dapat dipelajari melalui peniruan yang dilakukan oleh masing-masing anggotanya. Pada perjalanannya, proses meniru ini ternyata menularkan perbuatan yang seperti ini di luar kelompok terutama pada masyarakat. Proses peniruan ini menghasilkan sebagian masyarakat yang juga membentuk kelompok-kelompok baru yang melakukan kejahatan.

Penyebab kedua, dari segi budaya. Seiring dengan perkembangan, budaya korupsi dalam birokrasi juga merambah pada korporasi (dalam Margana, 2009:418). Budaya senang memberi, pada salah satu budaya Indonesia menjadi disalahgunakan. Pada era Modern, budaya senang memberi ini cenderung mengarah pada suap. Perbuatan suap adalah pemberian sesuatu, baik itu berupa uang atau barang untuk melancarkan tujuan seseorang. Tujuan dari suatu perkumpulan atau persekutuan pada hakikatnya mempunyai landasan filosofis dan ideal. Pada praktiknya, upaya untuk mencapai tujuan itu ternyata dipenuhi banyak kepentingan yang menyebabkan adanya KKN. Masing-masing persekutuan, apapun bentuknya pasti mempunyai tujuan, sebab suatu persekutuan pasti mempunyai visi, misi dan tujuan. Berdasarkan Teori Clinard dan Yeager dengan bertambah luasnya struktur organisasi, maka penyimpangan yang terjadi akan semakin besar. Pada organisasi, orang-orang yang melakukan penyimpangan ini disebut dengan oknum. Oknum dapat berada pada organisasi swasta maupun pemerintah. Ross menjabarkan bahwa kejahatan kerah putih menjadikan penjahat mampu bergerak lebih leluasa daripada penjahat konvensional. Keleluasaan ini dapat dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu sebagai kebebasan melakukan kejahatan dan kekuasaan. Penyebab ketiga sekaligus penyebab utama adalah dari sifat alami manusia. Kalimat “tidak ada manusia yang sempurna” mungkin memang benar adanya. Bahwa sejujur-jujurnya manusia, pasti pernah mengalami khilaf atau kesalahan. Manusia dimulai dari Nabi Adam pernah membuat kesalahan fatal (dianggap sebagai kejahatan), sehingga diturunkan ke bumi. Kisah maupun wahyu dari beberapa agama ini memberikan peringatan bagi manusia bahwa semua manusia memiliki potensi untuk melakukan khilaf (kesalahan/kejahatan). Potensi tersebut dapat dicegah melalui kontrol atas diri, etika dan norma agama. Penyebab yang lain masih atas faktor manusia adalah faktor keserakahan. Kejahatan elite ‘White Collar Crime’ (WCC) digolongkan sebagai kejahatan individu di tempat pekerjaannya (individual occupational). Kejahatan jenis ini memang sulit diberantas karena kausa atau sebab kejahatan adalah keserakahan (greed) pelaku (Djatmika, 2013:2). Mayoritas penyebab kejahatan terutama kejahatan biasa orientasinya adalah kebutuhan hidup, berbeda dengan kejahatan kerah putih yang berorientasi pada faktor keserakahan. Jika orientasinya adalah kebutuhan, saat kebutuhan itu cukup, maka akan berhenti melakukan. Akan tetapi jika orientasi adalah keserakahan, maka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas.

Kasus-kasus kejahatan dengan jabatan ini perlu upaya yang sangat tegas, keras dan holistik. Bukan hanya peran aktif pemerintah, tapi juga masyarakat dan juga penegak hukum. Korporasi bukanlah seperti perseorangan yang akan terlihat langsung jika melakukan kejahatan seperti yang diungkapkan oleh Clinard dan Yaeger. Pertanggungjawabannya luas dan mempunyai hubungan yang erat dengan birokrasi. Upaya preventif juga dapat bersifat tegas seperti halnya upaya represif. Upaya preventif yang sangat tegas, keras dan holistik terbukti mampu menahan laju kejahatan korporasi. Bukti yang nyata ada pada kasus Lapindo yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Pada kasus Lapindo, PT. Lapindo Brantas berencana membuka sumur bor lagi di daerah Sidoarjo yang letaknya tidak jauh dari semburan yang diakibatkan oleh korporasi ini. Meski penggantian rugi atas kejadian sebelumnya tidak juga tuntas, Lapindo mempunyai modal untuk membuka sumur bor lagi. Sebuah ironi yang menyatakan bahwa keuntungan ekonomi di atas rasa kemanusiaan. Kejahatan korporasi yang dilakukan Lapindo bukan hanya itu. Korporasi ini bahkan berusaha cuci tangan dengan mempengaruhi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan bahwa kasus lumpur Lapindo merupakan murni bencana alam melalui jalur politik-birokrasi. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, maka Lapindo bebas dari ganti rugi. Ganti rugi justru dibebankan kepada negara. Langkah korporasi ini akhrinya kandas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Uji Materi Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang APBN-P 2012 yang menjadi dasar pemberian dana APBN untuk penanggulangan kasus Lapindo. Langkah Lapindo ini akhirnya mampu dihentikan oleh seluruh elemen, baik itu pemerintah, masyarakat maupun media pers. Kementerian ESDM bahkan sampai turun tangan mengeluarkan larangan pengeboran Lapindo dan menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan tersebut tidak mengantongi ijin atas kegiatannya. Selain itu, masyarakat Sidoarjo di sekitar itu seluruhnya turun ke lapangan untuk menghalangi kegiatan eksplorasi tersebut. Hasil dari upaya preventif ini cukup berhasil dengan baik dengan dihentikannya kegiatan eksplorasi lanjutan di daerah padat penduduk. Upaya preventif yang lainnya adalah dengan penanaman moral yang baik dan sosialisasi yang berorientasi pada fakta, sehingga jelas bagaimana perilaku korupsi itu ada dan nyata, bukan lagi sebuah dunia abu-abu. Perbuatan ‘White Collar Crime’ yang sangat halus membuat kebenaran dan kesalahan menjadi kabur. Menurut Ross, perbuatan dari ‘White Collar Crime’ di mata masyarakat tidak secara jelas salah. Hal ini karena masyarakat masih kurang memahami apa itu korupsi, kolusi, nepotisme dan bahkan konsep dari ‘White Collar Crime’ itu sendiri. Selain itu, ‘White Collar Crime’ dilakukan oleh kalangan pejabat elit yang menjadi sosok public figure. Public figure dianggap sebagai panutan masyarakat, sehingga ketika melakukan kejahatan yang halus di mata masyarakat awam bukan merupakan kejahatan.

PENUTUP

Faktor-faktor penyebab kejahatan kerah putih di Indonesia, antara lain:

  1. Faktor sejarah: sejarah dari masa Kolonial Belanda yang ditularkan kepada masyarakat;
  2. Faktor budaya: salah satu budaya masyarakat yang disalahgunakan dan menjadi suatu kebiasaan; serta
  3. Faktor potensi (sifat) manusia: masing-masing manusia memiliki potensi untuk melakukan kejahatan, terutama jika muncul sifat keserakahan.

Upaya preventif dapat dilakukan, antara lain:

  1. Kerja sama menyeluruh dari semua sub-sistem hukum, yaitu: masyarakat, pemerintah dan penegak hukum;
  2. Meningkatkan kesadaran dari pribadi manusia itu sendiri, baik melalui etika dan agama; dan
  3. Memberikan kewenangan khusus pada Lembaga Penegakan Korupsi, sebagai lembaga khusus di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Mahkamah Konstitusi. 2016. Putusan Nomor: 53/PUU-X/2012.

Margana, Sri. 2009. Akar Korupsi di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Setiyono. 2004. Kejahatan Korporasi. Malang: Bayu Media Publishing.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutherland, Edwin H. 1955. Principles of Criminology. Los Angeles: J.B Lippincott Company. Retno, Dewi. Tahun 2004 Peringkat Korupsi Indonesia Harus Turun.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!