Lembaga Pendaftaran Tanah

Lembaga pendaftaran tanah baru pertama kali dikenal dalam sejarah administrasi pertanahan Indonesia sejak diterbitkan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah ini merupakan realisasi dari Pasal 19 UUPA yang menyebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, UUPA mengharuskan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah itu harus meliputi dua hal, yaitu:

  1. pengukuran dan pemetaan tanah serta penyelenggaraan tata usahanya;
  2. pendaftaran hak serta peralihannya dan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!