Pemilihan Kepala Daerah secara langsung

PENDAHULUAN

Istilah Kepala Daerah sebenarnya tidak secara spesifik ditemukan dalam UUD 1945 melainkan hanya menyebut isilah “Kepala Pemerintahan Daerah”. Istilah Kepala Daerah  hanya dikenal dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Pengisian jabatan  kepala daerah sebelum tahun 2005, tepatnya sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan dengan cara pemilihan secara perwakilan, yaitu dipilih oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akan tetapi sekarang ini pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan  umum  secara langsung. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.   Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut tidak menegaskan keharusan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota harus dipilih melalui suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai interprestasi atas ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 agaknya sebagai keputusan (politik) untuk mensinkronkan bentuk pemilihan kepala daerah dengan bentuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung.  Menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung.

Dalam perkembangannya rumusan “secara demokratis” tersebut menimbulkan perdebatan panjang tentang pemilihan kepala daerah seperti apakah yang masuk dalam rumusan tersebut. Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau kembali pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terutama menjelang disahkannya Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Hingga disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, perdebatan tersebut tetap muncul yang mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hingga Presiden sampai mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di mana pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi pemilihan secara langsung.

PEMBAHASAN

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pemilihan Kepala daerah memilik 3 (tiga) fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertama, memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pemilihan kepala daerah diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ketiga, pemilihan kepala daerah merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopangnya.

Selain itu, fungsi pilkada juga dikemukakan oleh Sartono Sahlan dan Awaludin Marwan yaitu, Pertama, pilkada merupakan institusi pelembagaan konflik. Di mana, pilkada didesain untuk meredam konflik-konflik apalagi yang berbau kekerasan, guna mencapai tujuan demokrasi dan pengisian jabatan politik di daera. Kedua, pilkada sebagai sarana pencerdasan dan penyadaran politik warga. Ketiga, mencari sosok pemimpin yang kompeten dan komunikatif dan keempat, menyusun kontrak sosial baru. Di mana hasil dari pilkada tersebut bukan hanya lahirnya pemimpin baru, juga sirkulasi komunikasi yang membuat perjanjian-perjanjian sang kandidat sebelum menjadi pemenang dituntut untuk merealisasikannya secara riil.

Sejarah politik mencatat, pemilihan kepala daerah telah dilakukan dalam 5 (lima) sistem yakni:

  1. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pusat (masa pemerintahan kolonial Belanda, penjajahan Jepang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1902). Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ketika berlakunya sistem parlementer yang liberal. Pada masa itu, baik sebelum dan sesudah pemilihan umum 1955 tidak ada partai politik yang mayoritas tunggal. Akibatnya pemerintah pusat yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai hasil koalisi partai, mendapat jabatan biasanya sampai ke bawah;
  2. Sistem penunjukan (Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960, UndangUndang Nomor 6 Tahun 1956 dan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1956), yang lebih dikenal dengan era Dekrit Presiden ketika ditetapkannya demokrasi terpimpin. Penerapan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 jo Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 disertai alasan “situasi yang memaksa”;
  3. Sistem pemilihan perwakilan (UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974), di era demokrasi Pancasila. Pemilihan kepala daerah dipilih secara murni oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kemudian calon yang dipilih itu akan ditentukan kepala daerahnya oleh Presiden;
  4. Sistem pemilihan perwakilan (UndangUndang Nomor 18 Tahun 1965 dan UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999), di mana kepala daerah dipilih secara murni oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanpa intervensi pemerintah pusat;
  5. Sistem pemilihan langsung (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Sedangkan menurut Rahmat Hollyson MZ dan Sri Sundari, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) periode yaitu:

  1. Periode penunjukan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi sedangkan Bupati ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota. Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya beberapa dasar hukum yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, UndangUndang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota. Pengaturan ini dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
  3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung, yang diatur dalam beberapa undang-undang yaitu UndangUndang Nomor 32 Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Tetapi dengan telah dihapuskannya penjelasan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka frasa “dipilih secara demokratis” akan terus menjadi perdebatan panjang. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk undang-undang dan jugaa terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 disimpulkan bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung sama-sama masuk dalam kategori demokratis. Tetapi, dengan syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUUII/2004 dinyatakan bahwa merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pemilukada dilakukan secara langsung atau tidak. Bahkan, sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilukada dalam UUD 1945, pembuat undang-undang sesungguhnya juga dapat menentukan sistem pemilukada berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Jika di Jakarta pemilukada dilakukan secara langsung, tidak berarti di Yogyakarta juga harus demikian, demikian pula di Papua serta daerah lain. Hal ini sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik dilihat dari adat, struktur masyarakat maupun tingkat kesiapannya. Hal ini juga senada dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat dilaksanakan baik melalui cara langsung atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan karena itu konstitusional. Hanya saja, dewasa ini, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pemilukada. Namun apabila suatu ketika akan diadakan perubahan sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus dipandang sama demokratisnya dan sama-sama konstitusional. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis bukan dengan memilih salah satu dari bentuk demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan adalah ketentuan yang tepat dalam menggambarkan nilai keberagaman daerah di Indonesia. Ketentuan ini dapat juga dipandang sebagai salah satu pemenuhan ketentuan Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu, ketentuan Pasal 18 ayat (4) tersebut juga dapat dipandang sebagai pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Dengan pengertian bahwa apabila sudah dikehendaki rakyat maka hal tersebut sudah masuk dalam pengertian demokrasi sesuai dengan asal kata demokarasi itu sendiri yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan rakyat. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau cara-cara lain yang ditentukan untuk masing-masing daerah adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cara pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan tergantung kepada pilihan pembentuk undang-undang asal sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat bahwa model pemilihan kepala daerah yang mana pun diterapkan semua tergantung kepada para pemilih dalam menentukan pilihannya. Disarankan jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, maka masyarakat pemilih dapat langsung memilih kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi dan dapat melaksanakan aspirasi tersebut. Tetapi, walaupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui perwakilan anggota Dewan Perwakilan Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang untuk menafsirkan konstitusi menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau cara-cara lain yang ditentukan untuk masing-masing daerah adalah pemilihan kepala daerah yang demokratis. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cara pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan tergantung kepada pilihan pembentuk undang-undang asal sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Berdasarkan kesimpulan di atas dapat bahwa model pemilihan kepala daerah yang mana pun diterapkan semua tergantung kepada para pemilih dalam menentukan pilihannya. Disarankan jika pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung, maka masyarakat pemilih dapat langsung memilih kepala daerah yang sesuai dengan aspirasi dan dapat melaksanakan aspirasi tersebut. Tetapi, walaupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui perwakilan anggota Dewan Perwakilan.

DAFTAR PUSTAKA

Zainal Arifin Hoesein, Pemilu Kepala Daerah Dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. 7 Nomor 6. Desember 2010, hlm. 1

Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 53.

Amirudin dan A. Zaini Bisri, Pilkada Langsung: Problem dan Prospek,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm.59

http://www.antaranews.com/berita/1293630961/sengketapilkada-paling-banyak-diperkarakan

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!