Perkembangan peraturan perundang-undangan penyelesaian Hubungan Industrial yang pernah dan masih berlaku di Indonesia

Perkembangan peraturan perundang-undangan penyelesaian Hubungan Industrial yang pernah dan masih berlaku di Indonesia

1. Perkembangan Peraturan Perundangan Mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Tahapan perkembangan peraturan dan perundangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sejak kemerdekaan hingga pasca reformasi, terdiri atas:

a. Instruksi Menteri No.P.B.U 1022-45/U-4091 Tahun 1950

b. Surat Edaran Kementrian Perburuhan No.PP.3-8-14/U.3994 Tahun 1950

c. Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No.1. Tahun 1951

d. Undang-Undang Darurat No 16 Tahun 1951

e. Undang-Undang No 2 Tahun 1957

f. Undang-Undang No 12 Tahun 1964 Tentang PHK di Perusahaan Swasta

g. Undang-Undang No 2 Tahun 2004 

2. Instruksi Menteri No.P.B.U 1022-45/U-4091 Tahun 1950

Pada tanggal 20 Oktober 1950, dikeluarkan Instruksi Menteri Perburuhan No. P.B.U. 1022-45/U-4091 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.  Dalam instruksi tersebut dibedakan antara perselisihan perburuhan yang bersifat perorangan dan perselisihan perburuhan yang tidak perorangan/kolektif

3. Surat Edaran Kementrian Perburuhan No.PP.3-8-14/U.3994 Tahun 1950

Jika pengusaha melakukan PHK besar-besaran, minimal 10 orang buruh dalam satu bulan, pengusaha diharuskan terlebih dahulu merundingkan maksud dan tujuan pemutusan hubungan kerja tersebut dengan Kepala Kantor Penempatan Kerja di daerah masing-masing

4. Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No.1 Tahun 1951

Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No.1. Tahun 1951 dikeluarkan dengan maksud untuk mengatasi keadaan perburuhan yang pada waktu itu dianggap sangat rawan dan membahayakan ketertiban umum.

5. Undang-Undang Darurat No 16 Tahun 1951

Undang-undang darurat ini mengatur tentang adanya tiga lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu pegawai, juru/dewan pemisah dan panitia daerah/panitia pusat.

6. Undang-Undang No 22 Tahun 1957

UU ini sesungguhnya pengganti UU Darurat No 16 Tahun 1951.

Hal pokok yang ada dalam UU No 22 Tahun 1957 adalah ketentuan tentang pegawai yang diberi tugas untuk memberikan perantaraan.

7. Undang-Undang No 12 Tahun 1964

UU No 12 Tahun 1964 mengatur tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. UU ini sekaligus mencabut ketentuan PHK dalam Staatsblad 1941 No 396 dan peraturan-peraturan lain seperti terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1601 sampai Pasal 1603.

8. Undang-Undang No 2 Tahun 2004

UU No 2 Tahun 2004 mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Melalui UU ini kemudian terbentuk Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Setelah terbentuk PHI, maka P4D/P dengan sendirinya bubar.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!