Prosedur dan tahapan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

Prosedur dan tahapan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dilakukan melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial (LPHI). Yang termasuk LPHI adalah sebagai berikut:

1. Bipartit

Penyelesaian perselisihan dengan cara bipartit adalah penyelesaian perselisihan yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat oleh pekerja  atau yang mewakili dengan pengusaha atau yang mewakili yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja tanpa melibatkan pihak lain.

2. Mediasi

Menurut pasal 1 poin ke 11 dan 12 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, menjelaskan bahwa Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Menurut pasal 1 pada poin ke 13 dan 14 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, yang dimaksud Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral.

4. Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Dalam UU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.   

5. Pengadilan Hubungan Industrial

Berdasarkan pasal 55, 56, 57 & 60 poin 1 dan 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menjelaskan sebagai berikut:

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang tugas dan wewenangnya memeriksa dan memutuskan:

  1. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak
  2. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
  3. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh dalam suatu perusahaan.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!