Serba Serbi Upah

Definisi Upah

Menurut pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 (UU Ketenagakerjaan), upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

  1. Upah adalah hak pekerja/ buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan
  2. Upah yang diterima pekerja/ buruh harus dinyatakan dengan uang
  3. Upah dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan
  4. Tunjangan bagi pekerja/ buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.

Komponen Upah

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.: SE-07/MEN/1990, yang dimaksud dengan komponen upah terdiri atas:

  1. Upah Pokok

Adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja/ buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan pasal 94 UU Ketenagakerjaan, apabila komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan, maka besarnya uang pokok adalah 75% dari jumlah uang pokok dan tunjangan tetap.

  • Tunjangan Tetap

Adalah suatu pembayaran yang teratur yang berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja/ buruh dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok seperti tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, dan lain-lain.

Tunjangan tetap pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/ buruh atau pencapaian suatu prestasi kerja tertentu.

  • Tunjangan Tidak Tetap

Adalah suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pekerja/ buruh yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja/ buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok seperti tunjangan transport atau tunjangan makan apabila diberikan berdasarkan kehadiran pekerja/ buruh.

Sedangkan komponen bukan upah terdiri atas:

  1. Pemberian fasilitas
  2. Pemberian bonus
  3. Tunjangan Hari Raya

Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah lembaga non-struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Secara berjenjang, selanjutnya dewan ini memiliki nama Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) di tingkat pusat, Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov, dibentuk oleh gubernur) di tingkat provinsi, dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota (Depekab/Depeko, dibentuk oleh bupati/wali kota).

Struktur dan Skala Upah

Ketentuan tentang struktur dan skala upah di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah.

Sistem Pengupahan

Terdapat beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh pengusaha dalam menentukan sistem upah bagi para pekerjanya, diantaranya sebagai berikut :

  1. Sistem Upah Menurut Waktu
  2. Sistem Upah Borongan
  3. Sistem Co-Partnership
  4. Sistem Upah Bagi Hasil
  5. Sistem Upah Menurut Prestasi
  6. Sistem Upah Skala
  7. Sistem Upah Premi
  8. Sistem Bonus
  9. Sistem Upah Indeks Biaya Hidup
  10. Upah Lembur
  11. Upah Minimum

Penggajian

Besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja (Pasal 54 ayat 1 huruf e UU No. 13/2003).  Akan tetapi dalam perjanjian kerja, tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian, hal tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP/PKB.

Pemotongan Gaji yang bisa dilakukan perusahaan

Upah kotor adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima pekerja sebelum dilakukan pemotongan-pemotongan. Upah bersih yang didapat pekerja tiap bulan biasa dikenal dengan istilah take home pay. Biasanya pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan adalah untuk:

  • Pajak Penghasilan (PPh 21)
  • BPJS Kesehatan
  • BPJS Ketenagakerjaan: Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
  • Komponen pemotong gaji lainnya, seperti keterlambatan hadir ke kantor, kasbon, dan sebagainya.

Kebijakan Tunjangan

Tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan perusahan pada pekerjanya. Ada dua macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No 7/1990, Tunjangan Tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah dan lain-lain. Tunjangan makan dan tunjangan transportasi dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transportasi yang didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran. Pemberiannya bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan.

Ketentuan Keterlambatan Pembayaran Gaji/ Upah

Dalam pasal 95 Undang–Undang Nomor 13 UUK ditulis bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.

Ketentuan Denda

Dalam pasal 95 UU no 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dan/atau pekerja dalam pembayaran upah. Perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, sepanjang hal itu diatur dalam secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis/peraturan perusahaan.

Pengertian Upah Minimum

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda maka disebut Upah Minimum Propinsi.

Instansi yang bertanggung jawab memperbaiki upah minimum

Dewan Pengupahan bertanggung jawab melakukan kajian studi mengenai Upah Minimum yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur, Walikota/Bupati masing-masing daerah.

Proses penetapan upah minimum

Selayang pandang  bisa mari kita lihat kejadian penting selama tahun 2012 hingga 2013 yang mempengaruhi kebijakan pengupahan secara nasional yang berujung pada penetapan UMP 2013.  Sebelum ada  Penetapan Upah Minimum Provinsi tahun 2013,  terjadi demontrasi buruh besar besaran diseluruh Indonesia.

Penetapan Kecukupan Hidup Layak (KHL)

Sejak disahkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4 dan diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005  tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Ketentuan UMP Tahun 2013

Upah Minimum Provinsi (disingkat UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Dampak Kenaikan UMP bagi Pengusaha dan Pekerja

  • Pro Kontra Kenaikan UMP 
  • Pemangkasan Karyawan
  • Kenaikan UMP Wajar
  • Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil
  • Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Bagi Perusahaan Tidak Mampu
  • Upah Sundulan

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!