Status Kewarganegaraan Ganda

Status ganda kewarganegaraan

Berdasarkan penjelasan umum UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dijelaskan bahwa pada dasarnya UU Kewarganegaraan tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian. Jadi, hukum Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda.

Apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Apabila ia tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya, maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 23 UU Kewarganegaraan.

Sedangkan terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda

Status kewarganegaraan ganda diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang dimaksud anak berkewarganegaraan ganda adalah anak sesuai definisi Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 undang-undang tersebut, yakni:

  • anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing (Pasal 4 huruf c);
  • anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia (Pasal 4 huruf d);
  • anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 huruf h);
  • anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan (Pasal 4 huruf l);
  • anak yang lahir di luar perkawinan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI (Pasal 5 huruf a);
  • anak WNI yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga WNA berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai WNI (Pasal 5 huruf b).

Pasal 6 mengatur bahwa pada saat usianya 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan tersebut disampaikan secara tertulis dan diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali.


esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!