Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat TAP MPR, merupakan salah satu wujud peraturan perundang-undangan yang sah dan legitimasinya berlaku di Negara Indonesia. Bahkan didalam hierarki peraturan perundang-undangan, TAP MPR memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda. Hal ini ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, TAP MPR tidak dimasukan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, kembali memasukan TAP MPR kedalam hirarki peraturan perundang-undangan.

Dengan dimasukannya TAP MPR kembali ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan berarti segala bentuk ketetapan MPR harus bersifat Pengaturan (Regeling). Sedangkan TAP MPR dalam prakteknya bersifat Penetepan (Beshickking). Misalnya saja Penetapan terhadap Pemberhentian Presiden. Karena di dalam UUD sendiri telah menyebutkan kewenangan MPR untuk memberhentikan Presiden melalui ketetapannya. Otomatis ketetapan tersebut hanya bersifat Penetapan (Beshickking) bukan Pengaturan (Regeling). Walaupun TAP MPR tidak dimasukan ke dalam hirarki peraturan perundang-undangan bukan berarti meniadakan eksistensi normanya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hanya saja menegaskan sifat TAP MPR yang lebih mengarah terhadap penetapan (Beshickking). Dengan dimasukkannnya kembali TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, jelas membawa konsekuensi-konsekuensi logis dalam penataaan sistem hukum Indonesia, baik norma, kedudukan, maupun ruang pengujian akibat pertentangan antara sesama produk perundang-undangan lainnya. Keberadaan Undang-udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengakibatkan TAP MPR secara otomatis (ex-officio) menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini UU/Perpu, PP. Perpres, dan Perda. Sedangkan TAP MPR sendiri pengaturannya hanya bersifat kedalam bukan keluar. Karena dalam Sidang Umum MPR tahun 2003, telah diputuskan bahwa TAP MPR tidak lagi mengatur keluar (mengikat publik), namun hanya berlaku bagi intern MPR. Dalam siding umum MPR di tahun 2003 tersebut ditegaskan bahwa, ketentuan yang mengikat publik, harus diimplementasikan melalui produk Undang-Undang.

esty indrasari – yogi prastomo – tito indra prastomo – tara indra prastomo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow by Email
LinkedIn
error: Content is protected !!